Mahasiswa Jambi di Jogja Melakukan aksi anti korupsi”

Di sepanjang ruas jalan Malioboro Yogyakarta (06/11/2008), tampak puluhan massa aksi dari dua belas kabupaten se provinsi Jambi yang tergabung dalam organisasi Keluarga Pelajar Jambi Yogyakarta (KPJY), melakukan aksi demonstrasi menyoal praktik korupsi di provinsi Jambi saat ini.
Menurut pengakuan Faisal, selaku ketua KPJY, aksi ini merupakan puncak dari kegelisahan kawan-kawan KPJY melihat persoalan korupsi di Jambi yang telah mendarah daging di setiap jenjang birokrasi. terkait tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan mess Jambi di Jakarta yang menelan dana hingga Rp 32,4 miliar dari APBD 2004.

SALAH KAH KAMI MELAKUKAN INI

Menanggapi hal ini, Jumardi Putra, koordinator lapangan aksi menilai, persoalan korupsi di Jambi saat ini adalah pertanda pemerintah Jambi tidak memahami betul falsafah dari otonomi daerah, akibatnya otonomi daerah hanya menjadi ruang baru untuk berperilaku korup, dan itu terbukti, di samping mess Jakarta, pembangunan asrama Jambi tingkat provinsi yang berlokasi di jalan DN III/717 Danurejan, Bausasran Yogyakarta pun sarat dengan praktik korupsi. “Jadi, sampai kapanpun, korupsi adalah musuh nyata bagi kita semua, tidak terkecuali bagi masyarakat Jambi”, imbawan mahasiswa asal kabupaten Bungo ini.
Tidak jauh berbeda dari keduanya, Burliyan Senjaya, perwakilan dari kabupaten Sarolangun Bangko mengatakan, asrama Jambi yang ada di Bausasran dan asrama Tanjung Barat di jalan sindikan, nomor 4 Umbulharjo Yogyakarta merupakan bentuk nyata dari praktik korupsi. Perwakilan dari Tanjung Jabung Barat, Thoha Saputra, mengamini hal itu, dan ia justru menyesalkan tindakan pemerintah Jambi yang saat ini diam dan terkesan bersikap masa bodoh.

Angga, mahasiswa Jambi asal Jambi kota menilai, pemerintah Jambi memang sengaja membiarkan persoalan tersebut hilang begitu saja tanpa ada jejak, hal ini terbukti sudah tiga kali KPJY mengirim surat permohonan peninjauan ulang terhadap pembangunan ke Gubernur, Pemda dan DPRD provinsi Jambi, tetapi hasilnya sampai saat ini tidak ada. Bahkan yang lebih menyakitkan menurutnya, Audiensi yang dilakukan oleh KPJY dengan pihak pemerintah Jambi pada tanggal 20 September tidak mendapatkan solusi, melainkan sikap masa bodoh pemerintah Jambi yang justru terlihat jelas.