Sejarah Pendidikan dan Tanggung Jawab

Posted on Updated on

Sejarah Pendidikan dan Tanggung Jawab
Oleh. Dedi Syaputra *
PROLOG
Dialektika pendidikan tidak lepas dari penindasan yang dilakukan oleh komunitas berkuasan pada saat itu, ketika kerajaan berkuasaan di Indonesia abad 15-16, pendidikan telah di kenal oleh masyarakat. Indikasinya bisa di lihat dengan sekolah Buddha di zaman Sriwijaya. Pendidikan tidak hanya sebagai penyaluran ilmu pengetahuan akan tetapi jauh lebih penting dengan tujuan melanggengkan kekuasaan raja dan keturungan. Materi yang di berikan tidak lebih darii strategi perang, budaya dan sasra. Materi yang wajib untuk keturunan raja adalah cara mempertahankan kakuasaan.
Memasuski fase kolonialisme. Kesempatan mengayam pendidikan bagi masyarakat masih terbatas yang diberikan oleh colonial belanda dengan program edukasi yang sering didengar politik etis . politik ini di kemukan oleh penjabat tinggi peradilan colonial perlemen negeri belanda bernama C. Th. Van Deventer. Pada tahun 1899 van deventer menulis sebuah buku yang berjudul “ utang budi” yang mengungkapkan bahwa belanda berhutang budi pada Hindia belanda cikal bakal Indonesia oleh keuntungan yang di perolehnya selama dasawarsa-dasawarsa yang lalu. Atas dasar ini, pidato Ratu Wilhelmina dari tahta tahun 1901 yang mengumandangkankan bermulanya zaman baru koloniali, yang lazim disebut politik etis<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>. Dampak yang riil dari kebijakan politik etis ini adalah terbukanya kesempatan yang makin luas di kalangan pribumu untuk mencicipi bumbu pendidikan modernt ala barat. Wajah baru kesenjangan sosil dan perbedaan klas pun muncul dengan pemilahan orang yang memperoleh pendidikan antara lain golongan priyayi. Tapi dalam sebuah buku Burger, 1995, kebutuhan tenaga birokrasi yang semakin meningkat, perubahan peraturan pemerintahan mengenai jabatan birokrasi. Tetapi tetap saja orang yang mempunya stratifikasi social juga yang menentukan.
Berbagai sekolah pun di buka mulai dari sekolah keguruan sampai kejuruan. Antara lain Tahun (1852) sekolah keguruan ( Kweekschool) pertama di solo, bukit tinggi (1862), probolinggo dan bandung (1866) dan tanah batu (1862), sekolah dokter jawa (1851) dan dibuka sekolah mentri cacar (1849), tondono (1873), amboina (1874), banjarmasin (1875), padang sindempuan 1879, dan didaerah Indonesia timor.
Masa ini kurikulum di dasari dengan kurikulum pendidikan di negeri belanda, lulusan pribumi yang mempunyai dan memenuhi kriteri bisa melanjutkan ke belanda akan tetapi aksesnya terbatas di sebabkan mahalnya biaya pendidikan ketika itu. Untuk biaya kuliah per tahun mengeluarkan biaya 300 fl ( Gulden) atau sekarang setara dengan 36 juta per mahasiswa. Untuk sekolah menegah (MULO) dekenakan biaya 5,60 fl atau RP. 672.000 per tahun.
Melihat ponomena yang terjadi di pemerintahan belanda yang sangat diskriminatif dalam menyelenggarakan pedidikan, sebagian kaum pribumi berinsiatif untuk mendidirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat luas. Tahun 1922 didirikan Taman Siswa oleh KI Hajar Dewantara, yang memberikan pengetahuan budi perkerti dan semangat kebangsaan. Kyai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan sekolah Muhammadiyah. Tahun 1919 sekolah Serikat Islam didirikan oleh Tan Malaka, Zending dan kwn. Tahun 1932 diberlakukan Onderweer odonantie ini adalahsebuah kebijakan produk hokum yang sangat diskriminatif yang bertujuan menutup semua sekolah yang tidak di subsidi dan di anggap liar oleh pemerintahan colonial belanda.tapi tidak menyurutkan semanggat kaum pribumi untuk tetap membuka sekolah untuk rakyat jelata.
Hal ini terbukti bekal ilmu pengetahuan yang di miliki oleh kaum muda terpelajar menggugah kesadarannya akan penindasan, diskriminatif dan ekploitatif yang dilakukan oleh colonial belanda. Kaum muda terpelajar menceburkan diri ditengah rakyat dan mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan. Keterlibatan kaum muda terpelajar tercermin dengan bangkitnya “ Pegerakan Nasional” karena mereka mempunyai andi besar dalam lahirnya organisasi – organisasi politik moderentdi Indonesia. Mereka juga membangkitkan glora perlawan, semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui pristiwa sumpah pemuda 1928 hingga menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Pasca proklamasi berdirilah campus-campus karena pemirintah Indonesia memperbaiki infrasruktur dibidang pendidikan, maka berdirilah institusi pendidikan ( 19 Agustus 1945) antara lain, Balai Peguruan Tinggi RI ( BPT) yang sekarang berubah Universitas Indonesia (UI), tahun 19 Desember 1949 pemerintah mendirikan UGM disusul ITB bandung 1959, ITB, Bogor 1963, Airlangga (UNAIR 1954), UII 1948Yogyakarta merupakan peguruan tinggi swasta pertama dan paling tua di Indonesia. SR, SLTP, SLTA, sedangkan Universitas Islam Negeri (UIN 2004) perubahan STAI, IAIN.
SEGUDANG PERSOALAN DI KAMPUS
Sebagai mahasiswa yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan—terutama pendidikan tinggi—kita menyadari bahwa di kampus juga terdapat segudang persoalan. Secara umum, persoalan tersebut meliputi tidak terpenuhinya hak-hak normatif atau hak-hak sosial ekonomi mahasiswa. Persoalan-persolaan tersebut meliputi masalah pembiayaan kuliah, fasilitas pendidikan, pelayanan pendidikan di kampus, mutu pendidikan dan output pendidikan setelah lulus kuliah.
Bukan lagi kampus seperti UGM, UI atau ITB kini masuk dalam daftar kampus termahal di Indonesia, terutama sejak diberlakukan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) kepada 6 kampus besar (UI, ITB, IPB, UGM, UPI, dan USU) di Indonesia. Selain soal besarnya biaya masuk dan SPP, masih disusul serangkaian biaya seperti BOP, dana praktikum, sumbangan orang tua atau deretan “pungli” yang tidak jelas. Diberlakukannya sistem “jalur khusus” di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka, semakin membuka tabir komersialisasi pendidikan. Dengan uang belasan juta hingga puluhan juta, seseorang bisa dengan mudah berkuliah. Pertanyaannya, berapa banyak rakyat Indonesia yang berpenghasilan seperti itu? Mengingat, rata-rata pendapatan orang Indonesia berada di bawah 2 dollar AS per hari.
Mahalnya biaya pendidikan, ternyata belum seimbang dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Tidak sedikit kampus-kampus–baik swasta dan negeri—yang memiliki fasilitas yang tidak memadai. Laboratorium, ruangan kelas, bangku kuliah, WC, parkiran atau jasa internet, sering menjadi keluhan bagi mahasiswa. Dalam iklan-iklan pendidikan yang sering ditawarkan, justru sering terjadi penipuan. Apa yang tercantum dalam brosur, ternyata tidak sesuai ketika mahasiswa menginjakkan kakinya di kampus, terutama mengenai layanan fasilitas dan sistem pengajaran.
Yang sering terjadi justru banyak fasilitas pendidikan di kampus yang didagangkan atau mendirikan fasilitas yang tidak bersinggungan langsung dengan kepentingan mahasiswa, tetapi lebih ditujukan untuk mencari keuntungan komersil. Penyewaan Auditorium/aula, pemasangan iklan, pembukaan ritel-ritel perusahaan tertentu atau bekerjasama dengan perusahaan tertentu untuk menambah pundi-pundi kas birokrasi kampus.
Ditambah lagi pelayanan pendidikan yang cenderung birokratis (istilahnya dipingpong) hingga soal dosen yang sering bolos ngajar, anti kritik, monologis dan dogmatis. Dosen-dosen sesugguhnya juga tersiksa, karena rendahnya tingkat kesejahteraan yang diterima, sementara para petinggi kampus bisa terus mengganti mobil baru atau rumah baru dan mendapatkan kenaikan gaji.
Lantas bagaimana dengan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Majalah Asia Week (2003) melaporkan bahwa kampus sekelas UI dan UGM hanya menempati urutan 60-70 an dari seluruh universitas di Asia Pasifik. Peringkat pendidikan Indonesia bahkan berada di bawah Vietnam dan Philipina, karena minimnya lulusan pendidikan yang mampu terserap dalam lapangan kerja formal. Sudah menjadi rahasia umum, jika banyak sarjana Indonesia yang menganggur atau bekerja tidak sesuai dengan besar biaya yang dikeluarkan ketika kuliah. Jika ingin bekerja dengan posisi yang bagus dan berpenghasilan besar, harus berbekal duit banyak atau memiliki koneksi. Jika hanya mengandal IP atau ijazah, dipastikan hanya menjadi deretan pengantri lowongan kerja.
LIBERALISASI, KOMERSIALISASI PENDIDIKAN = NEGARA LEPAS TANGGUNG JAWAB
 Pemerintah atau negara berperan besar atas kondisi yang terjadi di atas. Saat ini, pemerintah secara terang-terangan tengah menerapkan kebijakan privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Pertama, pencabutan subsidi pendidikan telah dilakukan. Hal itu telah mendorong biaya pendidikan menjadi mahal, karena berubah status dari pelayanan menjadi barang dagangan (komoditi). Pemerintah melaksanakan hal ini karena menuruti kemauan imperialisme yang di atur dalam General Agreement on Trade Services (GATS) WTO tentang liberalisasi perdagangan jasa pendidikan. Selanjutnya kesepakatan untuk mendapatkan utang luar negeri melalui CGI dan IMF, dengan imbalan pemerintah harus mencabut subsidi sosial, seperti pendidikan, kesehatan, BBM, listrik, air dan telepon. Hingga dalam APBN, alokasi anggaran pendidikan hanya berkisar 4-9% per tahun, dimana 40 persen porsi anggaran dialokasikan untuk pembayaran utang, yang juga tidak dinikmati hasilnya oleh rakyat.
Kebijakan pencabutan subsidi pendidikan telah mendorong terjadinya proses privatisasi pendidikan, terutama bagi kampus-kampus negeri. Setelah BHMN terhadap 6 kampus negeri terkemuka di Indonesia yang justru meningkatkan praktek komersialisasi pendidikan, pemerintah tengah berupaya menerapkan sistem Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT). Dengan BHPT, kampus-kampus di Indonesia akan berubah menjadi perusahaan yang lebih berorientasi profit, bukan lagi membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk mengenyam bangku kuliah dan mencerdasakan kehidupan bangsa, sesuai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945. Dorongan privatisasi pendidikan semakin jelas, ketika pemerintah dalam rencana strategis (renstra) pendidikan 2005, secara jelas menekankan pendidikan diukur dari kemampuan ekonomi seseorang. Artinya, sekolah bermutu hanya bagi mereka yang berduit, sedangkan mereka yang kemampuan ekonominya terbatas, hanya bisa mendapatkan sekolah pas-pasan.
Dibukanya kerjasama dengan dunia industri—sesuai kurikulum berbasis kompetensi–tidak menjamin seorang lulusan perguruan tinggi bisa dengan mudah bekerja. Kerjasama ini lebih ditujukan hanya untuk menarik minat calon mahasiswa dengan embel-embel magang kerja dan sebagainya. Terbukti, ketika musim seleksi PNS datang, tidak sedikit sarjana yang harus ngantri dan ngeluarin banyak duit untuk mengikuti seleksi. Itupun belum tentu diterima, tergantung kemampuan menyogok “orang dalam”. Ataupun banyaknya deretan sarjana yang sering mengutak-atik jasa iklan lowongan pekerjaan dan keluar masuk kantor perusahaan.
Sebagai catatan, angka pengangguran masih terus bergerak naik. Pada tahun 1997 jumlah pengangguran mencapai 5,4 persen. Di tahun 2004 naik hingga 10,8 persen. Jika menghitung pengangguran tertutup atau mereka yang setengah menganggur, angka pengangguran mencapai lebih dari 40 juta. Ironisnya, sebagian besar pengangguran menimpa tenaga kerja muda dan perempuan. Sekitar tiga dari sepuluh angkatan kerja berusia 15 hingga 24 tahun adalah penganggur. Kelompok muda penganggur ini mencapai dua pertiga dari total pengangguran yang ada (26,7 juta jiwa). Berdasarkan jenis kelamin, angka perempuan penganggur lebih besar dibanding dengan penganggur laki-laki. Pada tahun 2005, pemerintah menjanjikan akan menyerap 2 juta tenaga kerja bila target pertumbuhan bisa mencapai 5,5 persen. Namun angkatan kerja yang baru setiap tahun tumbuh lebih dari 2,5 juta. Depnaker dalam perhitungan terakhir menyebutkan bahwa jumlah penggangguran terbuka diseluruh Indonesia sekitar 10,25 juta jiwa. Kemungkinan yang bisa terserap untuk lapangan pekerjaan hanya sekitar 1,8 juta jiwa 2 juta pekerja yang akan diserap. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menyerap lulusan perguruan tinggi dan mereka yang telah tamat sekolah. Tingkat pendidikan formal dan keterampilan yang rendah menjadi sebagian dari masalah, karena sekitar 55 persen angakatan kerja adalah lulusan sekolah dasar kebawah.
Ancaman lain adalah masuknya, perguruan tinggi asing ke dalam negeri. Terkait hal ini, pemerintah bahkan berencana akan merevisi UU Sisdiknas Nomor 20/2003 untuk memudahkan hal tersebut. Apakah kehadiran jasa pendidikan asing tersebut akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Belum tentu, karena dari segi biaya saja harganya pasti lebih mahal. Sudah barang tentu rakyat Indonesia yang mayoritas miskin akan sulit menjangkaunya. Dengan biaya pendidikan saat ini saja, sudah banyak anak negeri ini yang tidak bisa berkuliah. Ancaman lain adalah terjadinya kebangkrutan bagi kampus-kampus kecil yang kurang ternama, karena kalah bersaing. Jika mereka ingin bertahan hanya dua pilihan, menekan mahasiswa dengan menaikan biaya kuliah atau mengalihkan modalnya kepada kampus-kampus asing atau kampus besar (merger/akuisisi). Pilihan terakhir adalah menutup kampus, karena tidak sanggup lagi menahan besar biaya operasional.
Standarisasi mutu pendidikan yang ditawarkan pemerintah masih diukur dari kemampuan finansial. Dalam komentar-komentarnya, baik pemerintah atau pihak kampus selalu berbicara, jika menginginkan kualitas pendidikan yang lebih baik, maka faktor finansial adalah modal utama. Ternyata, dengan diberinya kebebasan menarik modal dari pihak luar kampus dan menaikan biaya pendidikan, persoalan mutu pengajaran, fasilitas pendidikan hingga output pendidikan yang bisa terserap di dunia kerja, tetap tidak bisa teratasi.
Dari pemaparan di atas, terlihat dengan jelas negara dengan sengaja melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan. Artinya, secara konstitusional pemerintah telah melanggar mandat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (pembukaan UUD 1945) dan pembiayan pendididkan (pasal 31 UUD 1945) termasuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 UUD 1945). Dengan sendirinya, negara-lah selama ini yang meletakkan pondasi keterpurukan sistem pendidikan di Indonesia, dengan menerapkan privatisasi dan komersialisasi pendidikan berdasarkan mandat dari tuannya sang mister imperialis.
KAMPUS LADANG BASAH
Kampus tidak bisa terlepas dari keberadaan rejim yang berkuasa. Sebagai institusi sosial yang mengajarkan dan menyebarluaskan suatu nilai sosial, rejim penguasa berkepentingan untuk menanamkan dominasinya di kampus. Selain, bertujuan menghasilkan tenaga kerja murah yang akan mengisi kantong-kantong perusahaan imperialis dan kompradornya, kaum intelektual kampus adalah sasaran untuk menghasilkan “propagandis” yang akan menyebarluaskan nilai-nilai dari sistem yang mendominasi yaitu imperialisme dan feodalisme.
Tidak sedikit pandangan-pandangan kaum intelektual kampus yang mendukung masuknya investasi asing, menentang land reform, atau mengkebiri kekritisan mahasiswa di kampus. Hingga kemudian menjauhkan mahasiswa dari realitas “bobrok”nya kampus dan kemiskinan rakyat Indonesia. Mahasiswa takut berbicara lantang, karena di ancam nilai jelek, drop out (DO), hingga presensi. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia hanya didorong sekedar menikmati persoalan akademis kampus. Aktifitas kritis dikampus dianggap tidak sesuai dengan iklim akademis. Padahal dalam demokrasi—seperti yang sering dikutip para petinggi kampus, demonstrasi, kebebasan berpendapat, berekspresi dan berorganisasi adalah hal yang wajar-wajar saja.
Mahasiswa yang katanya agent 0f change dan agent of social control, ternyata ketika lulus tidak mampu menerapkan ilmunya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat secara umum. Hal itu tak terlepas dari pemberian materi-materi perkuliahan yang memang menjauhkan mahasiswa dari realitas kemiskinan rakyat Indonesia. Sarjana-sarjana arsitektur Indonesia lebih bangga membangun gedung pencakar langit dibandingkan mendirikan perumahan bagi kaum buruh yang terus menempati bedeng-bedeng kumuh di perkotaan. Mahasiswa-mahasiswa ekonomi dicekoki dengan teori ekonomi pertumbuhan yang justru telah melahirkan jutaan PHK dan membludaknya pengangguran. Sementara warisan kolonial yang dipelajari mahasiswa hukum dalam KUHP dan deretan pasal karetnya, ternyata digunakan untuk menjerat perjuangan rakyat dalam menuntut hak-hak demokratisnya. Lihat saja, berapa banyak pengacara hukum yang mau mendampingi perjuangan kaum tani dan buruh, dibandingkan mereka yang membela pejabat yang korup?
PERSOALAN LAIN
Bulan Meret 2006 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa APBN 2006 yang hanya memberikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 9,1 persen merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Selanjuntya pemerintah dalam APBN-P 2006, harus segera meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20 persen. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak segera merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN. Namun pemerintah justru berencana menunda pelaksanaannya dalam perumusan APBN-P 2006. Padahal terwujudnnya anggaran pendidikan minimal 20 persen, agar bisa membuka kesempatan bagi anak-anak buruh, tani dan kaum miskin perkotaan untuk mengakses pendidikan. Selain itu, dengan mengalokasikan anggaran 20 persen, biaya kuliah juga lebih labih murah dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, yaitu guru dan dosen. Meskipun, dengan anggaran pendidikan 20 persen, bukan berarti akan menghilangkan beban pembiayaan pendidikan lainnya, tapi setidaknya untuk mengurangi beban pada biaya seperti biaya masuk dan SPP.
Persoalan lain adalah bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan bagi tenaga pendidik dalam hal ini dosen dan guru. Undang-Undang Guru dan Dosen yang telah dikeluarkan dinilai juga belum mampu meingkatkan kesehateraan bagi tenaga pendidik. Belum lagi kasus yang menimpa guru-guru tidak tetap, guru honorer atau guru bantu yang tidak memperoleh status sebagai pegawai negeri sipil yang itu sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan guru.
* Dedi Syaputra adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Fakultas Jinayah Siasyah Juga peduli terhadap pendidikan.
“Bergetar hatimu melihat penindasan maka engkau adalah teman ku”

<!–[endif]–>

<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> Telikungan kapitalisme global dalam sejarah Indonesia, LKIS,1999. Hal.4

4 thoughts on “Sejarah Pendidikan dan Tanggung Jawab

    varih said:
    pmpWed, 23 Jul 2008 15:17:47 +000017Wednesday 29, 2008 at 9:59 p07

    aku gung moco ee.. tp apik2

    upsercupe said:
    pmpSun, 03 Aug 2008 14:40:02 +000040Sunday 29, 2008 at 9:59 p08

    I agreed with you

    ade said:
    ampTue, 14 Apr 2009 04:37:00 +000037Tuesday 29, 2008 at 9:59 p04

    setujuuu… bener banget… boleh temenan ga??

    Dedi Syaputra responded:
    ampSat, 25 Jun 2016 09:46:19 +000046Saturday 29, 2008 at 9:59 p06

    Terima Kasih. Boleh saja kawan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s