Tanggapan

Posted on Updated on

IDENTITAS ETNIS DAN AGAMA DI POLITIK INDONESIA MENGUAT

Analisis Wacana oleh Dedi Syaputra

Kompas, Senin, 5 Mei 2008 | 13:53 WIB

JAKARTA, SENIN – Riset Demos 2007-2008 menunjukkan, identitas etnis dan agama dalam konteks politik lokal semakin menguat. Menurut Koordinator Survey Demos Syafa’atun Karyadi, hal ini dipengaruhi rezim Orde Baru yang membuat masyarakat terdiskriminasi dalam banyak hal. Tentu saja, jika terus berkembang, indikasi ini dapat menjadi suatu ancaman terhadap nasionalisme Indonesia yang idealnya dicirikan dengan identitas kewarganegaraan. “Saya pikir ini dalam proses menuju identitas kewarganegaraan.Tapi kalau ke depannya ini terus berkembang, ini bahaya karena hanya akan mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri,” ujar Syafa’atun di Jakarta, Senin

(5/5).

Menurut Deputi Riset Demos Willy Purnasamadhi, menguatnya identitas ini ditunjukkan melalui indikator kecenderungan masyarakat dalam mengidentifikasi diri terhadap peristiwa-peristiwa politik lokal. “Misalnya dalam pilkada orang memilih calon atas dasar kedekatan etnisitas atau putra daerah, dalam hal konflik yang sudah pecah maupun potensi itu karena etnisistas, dalam pemekaran wilayah setuju atau tidak setuju itu karena alasan etnisitas,” ujar Willy. Namun, di sisi lain, setelah tahun 1998 masyarakat telah tumbuh sebagai komunitas politik dengan memiliki kesadaran dan orientasi politik. “Nah ini dia masalahnya, keduanya berkembang, jadi yang muncul adalah politik etnisitas. Ini bisa dimanfaatkan pilkada pemilihan langsung, jalan pintasnya adalah menggunakan pendekatan etnis dengan mencoba mengajukan kampanye perbaikan daerah-daerah tertentu dan sebagainya,” tambah Willy. Namun demikian, Demos tidak menganggap bahwa identitas etnis dan agama bersifat buruk dalam kehidupan politik Indonesia selama kelompok-kelompok tersebut memperjuangkan kesetaraan politik. “Kita tidak mengatakan salah dengan politik etnisitas selama mereka berjuang juga untuk kesetaraan politik, lain halnya kalau minta diistimewakan, artinya tidak ada yang menjamin kalau dia tidak memarjinalkan kelompok lain,” tandas Willy. (LIN).

PENDEKATAN

Lebih jelas lagi ketika kita mengunakan metodelogi pendekatan begavioral science, hal ini sangat erat korelasinya dengan persoalan-persoalan keterlibatan menguatnya identitas politik etnis, agama, bahkan budaya ditingkatan masyarakat indonesia. Pendapat Samuel H. Beer salah satu yang mengwakili pendekatan ini, mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu mengenai tingkah laku atau kelakuan politik, yang melibatkan beberapa variabel, variabel ini terbentuk ketika terjadi persoalan yang menimpa manusia itu sendiri.

1. Budaya Politik (political culture) yang menyangkut nilai-nilai politik sistem-sistem kepercayaan dan sikap emosional.

2. Kekuatan sebagai alat untuk mencapai sesuatu.

3. Kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai.

4. Kebijakan (policy) yang merupakan konsekuensi dan akibatdari proses saling mempengaruhi antara kekuasaan dan kepentingan.

Menurut penulis pendekatan yang dominan dalam ilmu politik atau membaca situasi politik adalah behavioral, artinya ibarat toropong atau kaca mata sosila yang didalamnya memberikan kerangka berpikir dalam menilai suatu objek ilmu, selalu diperlukan dalam melakukan analisis dalam ilmu politik.

Meskipun demikian pendekatan-pendekatan yang digunakanakan sangat mempengaruhi proses dan analisa yang dilakukan. Analisa yang dilakukan sebuah objek akan menghasilkan gambaran yang berbeda apabila kita mengunakan pendekatan yang berlainan, meskipun yang dilakukan oleh orang yang sama, untuk menganalisa adalah satu pintu yang berfungsi dalam melakukannya.

ANALISIS WACANA

Perkembangan masyarakat Indonesia dalam proses kedewasaan dalam segala hal, terlihat di wilayah politik indonesia mulai menemukan entitasnya. Kita juga boleh mengatakan bergulatan orde baru sudah pudar dan tidak punya landasan kekuatan untuk mendiskriminasi di tingkatan komunitas, karena runtuhnya ORBA titik awal dari keterbukan dari (culture of silence). Artinya kedewasaan masyarakat indonesia mulai tampak dan salah satu proses, itulah yang menyebabkan identitas politik etnis, agama, bahkan sampai pada identitas budaya saat ini menguat, saya melihat hal ini wajar karena preses kedewasaan yang sudah lama terbungkam, sekarang tumbuh kembali. Proses ini akan ditampakkan dari scope kecil di lingkungannya sendiri, etnis lokal, komunitas agamawan yang memiliki struktural organisasi.

Sejak lengsernya orde baru pola keperintahan otoriter mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan pola pikir masyarakat, dalam berbagai pandangan dan dialektika terhadap permasalahan masa orde baru mulai terbuka, bahkan aspirasi masyarakat ingin mengantungkan Seoharto terlibat dalang berbagai kasus HAM, KKN, Represifitas, petrus, kejurangan dalam berbagai keputusan dan lain-lain, puncaknya 1998 berbagai kalangan turun jalan dalam rangka meruntuhkan status quo Orde Baru. Sejak itu timbulnya istilah reformasi dalam struktur permerintahan Indonesia, meskipun persoalan yang sebenarnya adalah berkeinginan mesejahterakan rakyat dan keluar dari persoalan-persoalan kemiskinan, penganguran, pendidikan dan kesehatan mahal, ketergantungan dsb.

Keterbukaan dalam proses kedewasaan masyarakat oleh berbagai kalangan, membawa sebuah identitas baru dalam pentas politik indonesia sebagai ajang bebas berekpresi dan inovasi untuk menunjukan kepada masyarakat luas, lebih penting pada pemerintah bahwa kita bisa memulai, bahkan sisi menariknya menurut penulis, adalah keterbukaan dari belenggu kekuasaan yang sekian lama juga dimanfaatkan oleh media masa dalam mengkritisi persoalan-persoalan yang terjadi pada masa lalu.

Dimasa orde baru kita juga memahami keterbungkaman (culture of silence) media dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat disensor dan tidak segan-segan mengblacklist media tersebut, bahkan dengan tindakan represif. Setelah lengsernya Soeharto, budaya media masa mulai tumbuh dan berkembang bagaikan jamur disiram hujan, serta mengungkapkan fakta-fakta yang dahulungnya adalah sebuah pelanggaran menurut pemerintah. Ini membuktikan (media culture), seperti dituturkan Douglas Kellner dalam bukunya Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern (1996), menunjuk pada suatu keadaan di mana tampilan audio dan visual atau tontonan-tontonan telah membantu merangkai kehidupan sehari-hari, mendominasi proyek-proyek hiburan, membentuk opini politik dan perilaku sosial, bahkan memberikan suplai materi untuk membentuk identitas seseorang.

Media cetak, radio, televisi, film, Internet, dan bentuk-bentuk akhir teknologi media lainnya telah menyediakan definisi-definisi untuk menjadi masyarakat, membedakan seseorang berdasarkan kelas, ras, maupun kultural. Secara tegas Kellner juga menyebutkan bahwa budaya media adalah “area kontestasi di mana kelompok-kelompok sosial yang kuat dan ideologi politik yang saling bersaing berjuang untuk menjadi yang dominan, sedangkan masyarakat bisa ikut merasakan perjuangan identitas ini melalui imaji-imaji, wacana, mitologi, dan tontonan yang diketengahkan oleh media”.

Pada dasarnya masyarakat indonesia adalah masyarakat yang bermartabat, menghargai atas apa yang telah diberikan, tetapi ketika dalam perjalanannya, pemerintah yang diamatkan oleh rakyat indonesia kepada Negara tidak berjalan seimbang, sebagai contoh dalam pembanggunan, terjadi ketidakmerataan dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sentralisasi perekonomian terletak di ibu kota, sedangkan di daerah-daerah terpencil masih banyak persoalan-persoalan yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah untuk turun tangan.

Dalam persoalan tersebut, muncul indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah sendiri, banyak kasus-kasus kekecewa yang terjadi, kita sebut saja seperti Papua, Aceh, timor-timor, dll.

Persoalan nasionalisme terhadap negara adalah sebuah kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI, tetapi Hak warga negara harus di diakomodirkan oleh Negara, meskipun merugikan status kekuasaan, populeritas, dan rasa takut besok tidak dipilih dalam pemilu yang akan datang.

menurut hemat penulis, pemerintahn harus memberikan sebuah peluang sebesar-besarnya pada masyarakat dalam kebebasan berkreasi dan berekspresi dalam berbagai hal. Sedangkan kontek hukum harus perpihak pada kepentingan hukum dan keadilan bukan kekuasaan red, jangan pemerintah mempersempit ruang gerak, ini akan menimbulkan masalah baru dalam kepemerintahan Indonesia, fenomena Orde Baru contoh, adalah salah satu bentuk ledakan dari rakyat Indonesia atas bungakam selama 30 tahun.

One thought on “Tanggapan

    geteeh said:
    pmpSat, 02 Aug 2008 21:40:52 +000040Saturday 29, 2008 at 9:59 p08

    broth, pemerintah dah ngasih kebebabasan yang seluas2nya kpd masyrkat.tp kadang masyrkat tdk menggunakan kesempatan itu. krg gw tanya lo, apakah lo dah berekspresi n berkreasi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s