justice law

Posted on Updated on

justice law
STOP LIBERALISASI

Fenomena ekonomi dunia pada masa kini, membuat negara-negara termasuk Indonesia, dituntut untukmengikuti kecenderungan globalisasi ekonomi, yang mengarah pada penduniaan dalam arti peringkasanatau perapatan dunia (compression of the world) dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi yang juga semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan (trade liberalization) atau perdagangan bebas (free trade) lainnya, telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasiekonomi dan perdagangan bebas tersebut.
Indonesia, mamang banyak mengaju pada ekonomi internasional, tanpa ada pembacaan ulang pada level masyarakat indonesia (control of levelling and strategies of levelling). Dramatis sekali ketika indonesia membuka lebar-lebar pintu masuk pemodal asing dalam membangun perekonomian indonesia, dengan bermacam-macam dalih yang dilakukan oleh pemerintahan, untuk mengwujudkan perekonomian yang stabil, akan tetapi hal ini terhujudkan. Pada tahun 60-an masa pemerintahan Orde Baru, arus masuknya pemodal asing terus berguling, bahkan dalam pembangunan, pemerintahan meminjam dana pada Bank Dunia dalam rangka untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Banyak contoh keterpurukkan pemerintah Indonesia, yaitu kecerobohan yang menetapkan
Devisa bebas di era 1986-an dan memberikan peluang pada sector swasta untuk melakukan Direct loan (pinjaman langsung) terhadap berbagai lembaga di luar Negeri, yang mengakibatkan krissi keuangan dalam Negeri 1990. dan juga kebijakan yang sangat merugikan bangsa Indonesia yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), pemerintah tidak memandang jauh kedepan, dengan kebijakan ini banyak terjadi ekploitasi, upah muruh murah, komersialisasi pendidikan yang orentasi pasar karena pendidikan sudah menjadi swasta, efektifitas hukum tidak maksimal, ekploitasi, dan angka kriminalitas melonjak, dan krisis ekonomi.
Hal ini yang dikatakan oleh Ricahar Robinson dengan strategi perekonomian al-ternatif. Perjalanannya memang dapat memgwujudkan kesejahteraan, tetapi ketika tidak didukung oleh Good gavernance dan penegakan hukum belum berjalan atas dasar keadilan, akhirnya terjadi penyelewengan di dataran birokrasi, KKN, suap, ruang gerak aparatur hukum dikontrol, didukung oleh sistem hukum yang belum siap untuk menerimanya. Meskipun ada kesiapan dari hukum, tetapi tujuan dari nya untuk kepentingan kekuasaan, bukan kepentingan keadilan dan kesejahteraan (welfare state).
Dalam Implementasi belum ditegakan dalam belbagai hal, termasuk hukum pemodal asing dalam menanam modal di indonesia harus ditegakan, jangan sampai terjadi produk hukum di Indonesia ada yang ketimpang tindih (convergency) ada pemilahan terhadap pelaksanaan hukum, juga hukum mempunyai tujuan yang berbeda, serta mengandung sebuah pertanyaan, hukum untuk kepentingan hukum atau hukum untuk keadilan.
Prinsip liberalisasi perdagangan yang telah diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia telah menimbulkan interdependensi dan integrasi perdagangan di antara bangsa-bangsa di dunia, termasuk perdagangan di Indonesia. Prinsip perdagangan bebas tersebut ditetapkan melalui kesepakatan dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (perjanjian WTO) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Organisasi Perdagangan Dunia (“World Trade Organization”- “WTO”) merupakan organisasi internasional yang dihasilkan dalam Perundingan Putaran Uruguay (Uruguay Round), yang diselenggarakan dalam kerangka General Agreement on Tariff and Trade (GATT), yang dimulai pada September 1986 di Punta del Este, Uruguay dan berakhir pada 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko.
WTO mulai beroperasi sebagai organisasi internasional pada tanggal 1 Januari 1995. WTO disebut sebagai pendukung vital untuk memperkuat kerjasama ekonomi dunia dan juga disebut sebagai salah satu organisasi internasional terpenting di bidang perekonomian internasional, di samping organisasi internasional lainnya. Hal ini dapat diamati dari pendapat Peter D. Sutherland, mantan Direktur Jenderal GATT yang disampaikan pada Fungsi WTO sebagai pengganti GATT menetapkan aturan perdagangan internasional, dimana tujuan utamanya adalah meliberalisasikan perdagangan internasional dan menjadikan perdagangan bebas sebagai landasan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan umat manusia.
Sekarang ini substansi pengaturan yang ditangani WTO diperluas sampai mencakup bidang-bidang baru (new issues) yang sebelumnya tidak pernah dimuat dalam GATT, seperti masalah perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), masalah kebijakan di bidang investasi yang mempunyai dampak terhadap perdagangan, dan masalah perdagangan jasa (“General Agreements on Trade in Services” – “GATS”). Ketentuan bidang investasi tersebut dapat dilihat dari dua jenis perjanjian yang menjadi lampiran (annex) dari Perjanjian Pendirian WTO, sebagaimana terdapat pada Trade-Related Investment Measures (TRIMs) dan GATS.

Dampak WTO Awal Kehancuran

1. Penganguran Bertambah
Statistik pengganguran pada tahun 1997 jumlah pengangguran mencapai 5,4 persen. Di tahun 2004 naik hingga 10,8 persen. Jika menghitung pengangguran tertutup atau mereka yang setengah menganggur, angka pengangguran mencapai lebih dari 40 juta. Ironisnya, sebagian besar pengangguran menimpa tenaga kerja muda dan perempuan. Sekitar tiga dari sepuluh angkatan kerja berusia 15 hingga 24 tahun adalah penganggur. Kelompok muda penganggur ini mencapai dua pertiga dari total pengangguran yang ada (26,7 juta jiwa). Berdasarkan jenis kelamin, angka perempuan penganggur lebih besar dibanding dengan penganggur laki-laki. Pada tahun 2005, pemerintah menjanjikan akan menyerap 2 juta tenaga kerja bila target pertumbuhan bisa mencapai 5,5 persen. Namun angkatan kerja yang baru setiap tahun tumbuh lebih dari 2,5 juta. Depnaker dalam perhitungan terakhir menyebutkan bahwa jumlah penggangguran terbuka diseluruh Indonesia sekitar 10,25 juta jiwa.

2. Privatisasi Sektor Pendidikan
Kebijakan pencabutan subsidi pendidikan telah mendorong terjadinya proses privatisasi pendidikan, terutama bagi kampus-kampus negeri. Setelah BHMN terhadap 6 kampus negeri terkemuka di Indonesia yang justru meningkatkan praktek komersialisasi pendidikan, pemerintah tengah berupaya menerapkan sistem Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT). Dengan BHPT, kampus-kampus di Indonesia akan berubah menjadi perusahaan yang lebih berorientasi profit, bukan lagi membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk mengenyam bangku kuliah dan mencerdasakan kehidupan bangsa, sesuai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945.

3. Angka Kemiskinan
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) indonesia mencatat jumlah penduduk indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan pada bulan maret 2007 berjumlah 37,17 juta (16,58 %). Sedangkan pada maret 2006 tercatat 39,30 juta (17,75%), kalau kita bandingkan dari data tersebuat ada penurunan yaitu sebesar 2.13 juta. Tetapi pasca kenaikan BBM menumbuhkan penduduk baru masyarakat indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Tapi kita juga tidak tahu,apakah BPS berpihak pada rakyat atau pada pemerintah, soalnya bisa jadi data tersebut sebagai penghibur.

Dedi
TO BE CONTINUE.

2 thoughts on “justice law

    Loan Bank said:
    pmpThu, 14 Aug 2008 18:27:31 +000027Thursday 29, 2008 at 9:59 p08

    If approved, CIT Bank will make a loan to you for the amount financed to pay for your purchase. Loan Bank

    Afif Ganteng! said:
    pmpFri, 15 Aug 2008 20:44:04 +000044Friday 29, 2008 at 9:59 p08

    dampak pertama yang paling nyata, pengangguran bertambah. kmaren gw ktemu ma salah satu korban liberalisasi ekonomi, dia ngaku bernama lopez tapi beberapa waktu yang lalu dia meralat namanya menjadi ***i. gw ngeliat tu orng ngenes banget, ga punya tempat tinggal, luntang lantung di jogja n lebih sering cari makan di hutan…
    btw, apa tindakan loe ngeliat liberalisasi itu?
    untuk masalah pendidikan, coba loe baca artikel ini “Sedikit Tentang RUU BHP dalam tulisan tersebut dibahas tuntas dampak dr liberalisasi ekonomi, dengan argumen yang baik dan pisau analisa yang konprehensif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s