Refleksi Kemerdekan dengan kemiskinan

Posted on Updated on

kosong-hati-nurani

Kemerdekan bukan budaya bisu (culture of silence), tetapi dobrakan baru dari masyarakat indonesia atas penjajahan pada waktu itu, sedangkan sekarang kemerdekaan seharusnya dipandang dalam perspektif kondisi objektif masyarakat Indonesia. Sekarang lagi dihimpit oleh ekonomi global yang tidak berlandasan pada rasa memanusiakan manusia (humanizing), serta didukung oleh birokrasi dengan syarat akan kepentingan, bukan berlandasakan rasa menciptakan masyarakat madani (civil society) dalam mengamalkan azaz legalitas negara indonesia yang termaktub UUD 1945 alinea empat “menciptakan masyarakat yang adil dan makmur”.

Saya mempunyai perspektif buruk tetang kekuasaan, sering kali muncul dalam pikiran saya, karena melihat dalam beberapa perubahan tampuk kekuasaan tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah ditingkat sosial masyarakat Indonesia, terutama kemiskinan. Konotasi kemiskinan hanya ajang deklarari populeritas dan sebuah diskursus yang dibicarakan ditingkat elit politik indonesia, tapi bukan sebaliknya.

Setiap pergantian pemerintahan, kemiskinan bukan berkurang akan tetapi sebaliknya, bisa jadi kemiskinan masyarakat indonesia sampai berabad-abad, dikarena sosulusi yang lebih mendasar dari persoalan ini belum ditemukan oleh pemerintah.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) indonesia mencatat jumlah penduduk indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan pada bulan maret 2007 berjumlah 37,17 juta (16,58 %). Sedangkan pada maret 2006 tercatat 39,30 juta (17,75%), kalau kita bandingakan dari data tersebuat ada penurunan yaitu sebesar 2.13 juta. Tetapi pasca kenaikan BBM menumbuhkan penduduk baru dalam masyarakat indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah :

Pertama : orentasi sistem yang tidak berlandaskan pada keobjektifitas kenyataan sosial, karena kemiskina tidak dibentuk oleh takdir dan kemalasan dari fitrah manusia sejati (the man’s ontological vocation), akan tetapi sebuah kenyataan sistem yang membuat orang miskin, lihat saja pada kontek indonesia, alat produksi masih dimiliki oleh orang-orang yang berada. Pengertian oretasi politik adalah, pemerintah harus merobah sistem perekonomian dari bawah (change of economics from under), sedangkan perekomian makro adalah bentukkan dari bawah. Pemerintah seharusnya membuat batasan-batasas dalam poltik ekonomi serta para pelaku ekonomi, artinya ada pemisahan negara dan sektor swasta, untuk menciptakan masyarakat madani, seharusnya ada kesinergis antara swasta dan sektor publik untuk memfaatkan dinamisme pasar, namun tetap mempertahankan kepentingan publik. Sedangkan pada tingkat industri yang ada di indonesia banyak dimilik oleh penggusaha asing, sedangkan dalam mengakanisme kebijakan pasar sudah dimonopoli oleh produk-produk asing juga, bagai mana memanfaatkan dinamisme pasar sedangkan ekonomi publik belum terbangun di indonesia (ekonomi tradisonal).

Kedua, mentalitas eliti politik yang bermuka dua, ini sebuah penilain dari sebagian masyarakat indonesia elit politik yang belum mampu menumbuhkan rasa kedewasaan dalam politik (cultural politics) yang mempunyai kerangkan berpikir (mind set) atas kebikjaksanaan dalam mengambil kebijakan dari hati nurani rakyat untuk mengabdi pada mereka (serve the people). Dalam hal ini seperti koropsi, suap, dan hukum dijual belikan. Di dalam tahun 2008 saja, banyak kasus-kasus dari elit-elit politik kita yang tidak mencerminkan masyarakat indonesia yang berbudaya, dan menjujung tinggi rasa keadilan. Pada tahun 1980 indonesia mengunakan pendekan politik ekonomi alternatif Richard Robinson dalam memajukan perekonomian masyarakat indonesia, yang membuka lebar sederetan pengusaha asing untuk menanam modal di indonesia, akan tetapi eliti politik pribumi indonesia juga ingin menciptakan birokrasi ekonomi otoriter dalam memperkaya diri sendiri bukan berorentasi pada ekonomi rakyat kecil (basic needs). Ketegasan pemerintah dalam menindak tingkah laku elit-elit seperti ini salah satu faktro-faktor untuk memajukan perekonomian dan mengatasi kemiskinan.

Ketika adalah ketidakmampuan pemerintahan dalam mengnasionalisasikan aset-aset asing untuk membangun perekonomian indonesia yang stabil. Oke hal tersebut tidak terlaksanakan dengan baik, akan tetapi ada registrasi ulang (Mou) bagi perusahaan asing yang ada dan selalu mengekplotasi indonesia. Angka presentasi perusahan asing di indonesia sekitar 84% adalah milik asing, kapan ekonomi kita bisa maju, apalagi kita berwacana untuk memeberantaskan kemiskinan, sedangkan milik kita dimiliki oleh orang lain. Papua salah satu aset milik indonesia yang berlian, tapi yang merasakan sinarnya adalah orang lain, sekelilingnya makan umbi-umbian.

Sebagai tambahan, persoalan kemiskinan adalah masalah kompleks atau multidimensi dan perlu rentang waktu yang lama untuk mengeliminasinya , dalam jurnalnya yang berjudul Economic Growth, Inequality and Poverty, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi efektif adalah berkesinambungan (ekonomi mikro), saat ini bagaimana pemerintah harus mampu untuk menciptakan dan membangun kembali usaha-usaha kecil, pertanian, yang sesuai kontek masyarakat tradisonal indonesia.

Dedi syaputra

being to gether

dedisyaputra@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s