GOOD GOVERNANCE

Posted on Updated on

Istilah Good Governance secara beransur-ansur menjadi bahan pembicaraan yang sangat popular dikalangan pemerintahan Indonesia, swasta maupun masyarakat secara umum. Ada klausalitas hangatnya Good Governance jadi bahan pembicaraan, karena citra pemerintahan buruk yang ditandai maraknya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikalangan pemerintahan. Hal ini melahirkan sebuah fase sejarah politik bangsa Indonesia dengan semangat Reformasi.- meskipun reformasi adalah sebuah kompromi dari berbagai kekuatan elit politik Orde Baru untuk berbagi kekuasaan selepas turunnya seorang penguasa otoriter Soeharto. Esensi sebenarnya adalah regenerasi rezim. Reformasi hanyalah sekedar nama, yang tidak punya arti apa-apa, karena tidak pernah jelas apa yang dimadsud dengan reformasi. Reformasi hanyalah jalan tengah dari apa yang bisa disepakati oleh orang. Kenapa Saya kata tidak ada arti apa-apa? Apa bedanya era Seoharto dengan sekarang??? BBM tetap Mahal, antrian minyak tanah ratusan meter, banyak dehhhh?

Istilah Good Governance ini pertama kali dipopulerkan oleh lembaga donator dunia seperti World Bank, IMF dalam rangka menjaga kelangsungan bantuan dana kepada Negara-negara yang menjadi sasaran. Salah satunya Indonesia. Pada dasarnya Good Governance adalah meneruskan stabilitas politik untuk menjaga dan mengawasi bantuan dari donator dunia, mereka membutuhkan Good Governance dengan baik kalau kita kesejarah penjajahan yang mengunakan kekuatan senjata untuk kelangsungan ekploitasi dan menguras Indonesia, Good Governance sebuah budaya baru dari Negara kapitalis yang berbentuk New Style badan donator dunia. Ini kemudian menjadi isu central dalam hubungan – hubungan lembaga multilateral tersebut dengan Negara yang menjadi sasaran.

Wacana Good Governance meskipun dapat tangapan serta yang relevansinya dimasyarakat Indonesia. Paling tidak ada beberapa sebab. Pertama, krisis ekonomi yang menghancurkan sistem perekonomian masyarakat bawah yang terus menerus belum tampak akhirnya serta para elit politik yang masih kacau balau yang masih mementingkan anderbownya serta induvidualistik. Kedua, masih maraknya kasus korupsi dan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan Negara. Ketiga, kebijakan Otonomi Daerah

yang diharapkan oleh masyarakat akan tetapi menemui banyak kendala yang belum teratasi oleh pemerintah. Keempat, kemiskinan dan penganguran menjamur di Indonesia, karena boleh jadi dampat dari belum optimalanya proses demokratisasi terhadap program otonomi daerah dalam sektor swasta yang mempunyai kepentingan publik.

Meskipun istilah Good Governance sering disebut dalam berbagai kesempatan, akan tetapi istilah tersebut bermakna secara berlainan. Satu sisi ada yang memaknakankan Good Governance adalah kinerja sebuah lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, Ormas atau perusahaan.

Menurut MM Billah, istilah ini mengartikan pada makna aslinya, yaitu Governing yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau yang mempengaruhi masalah publik dalam suatu Negeri. Kerena itu Good Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingakah laku yang berdasarkan pada nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mengwujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah Good Governance tidak terbatas pada Negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta.

Singakatnya, tuntutan pada Good Governance tidak selayaknya di tujukan kepada penyelenggara Negara atau pemerintahan, melaikan juga pada masyarakat di luar struktural birokrasi pemerintahan secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan Good Governance pada Negara.

Sisi lain memaknakan Good Governance sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi atau sedang proses untuk menghujudkan demokrasi. Menurut Taylor, Good Governance adalah pemerintahan demokratis yang dipraktekkan dalam Negara – Negara demokrasi maju di Eropa Barat dan Amerika minsalnya.

Pada dasarnya konsep Good Governance memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga-lembaga Negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat madani (Civil Society). Good

Governance juga mempunyai arti pandangan dari sebuah kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (Civil Society), dan sector swasta. Good Governance adalah policy stakeholders forum artinya kelompok – kelompok masyarakat yang dilibatkan adalah perwakilan elemen-elemen yang terpengaruh oleh kebijakan publik yang sedang proses 5. Kesepakatan itu mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga (elemen-elemen) di mana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya.

Santosa menjelaskan bahwa Good Governance didepenisikan oleh Badan donatur Dunia adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah­masalah bangsa. Pelaksanaan dilakukan dengan efektif dan efesien, responsive terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel dan serta transparan (Mas Ahmad santosa, 2001, Hal. 86)

Sesuai dari interprestasi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, maka pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang baik dalam ukuran proses maupun hasil­hasilnya. Semua unsur-unsur dalam pemerintahan biasa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan rakyat serta menglibatakan semua elemen untuk mengambil kebijakan publik, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat terwujudnya masyarakat madani (Civil Society).

GOOD GOVERNANCE

Menjawab dari persoalan yang terjadi, bagai Good Governance diterapkan di dalam pelaksaan pemerintahan. Kendati diawal kita sudah mempunyai beberapa tawaran oleh badan-badan donator dunia, namun Good Governance sudah menjadi diskursus serius dalam wacana membangun paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan.

Ada beberapa ospek yang paling fundamental dalam Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam mengwujudkan Good Governance, yaitu Partisipasi (participapation), Penegakan hukum (Ruleof law), Transparansi (Transparency), Responsif (Responsiveness) Orentasi Kesepakatan (Consensus Orientation), Keadilan (Eguity), Efektivitas dan Efesiensi (Effectivinees And Efficiency), Akuntabilitas (Accountability), Visi Strategis (Strategic Vision).

1. Partisipasi (Participapation)

Partisipasi (participapation) dalam hal ini adalah persama hak dalam mengambil semua keputusan, baik dalam langsung maupun tidak langsung yaitu melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakilkan kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat dan kepastian berpartisipasi secara konsruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir.

Paradigma birokrasi sebagai center of public harus diikuti dengan deregulasi sebagai aturan, sehingan proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efesien. Sebenarnya tidak cukup dengan aparatur pemerintah saja, akan tetapi harus juga diubah paradigma berpikir (ment set) dari penguasa birokrasi sebagai pelayanan masyarakat (Public Serve) dengan memberikan pelayanan dengan baik, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka memiliki legitimasi dari masyarakat.

Dalam kontek inilah sesungguhnya tidak lepas dari Good Governance yang memiliki korelasi eret dengan proses kebijakan publik, mulai dari proses kebijakan hingga evaluasi (akuntabilitas). Tindakan mengambil sebuah kebijakan harus diperhatikan, pertama, kepentingan bersama (collective action), keinginan pemerintah untuk memonopoli proses kebijakan publik dan dalam pelaksanaannya harus ditinggalkan dan diarahkan kepada proses kebijakan yang lebih inklusif, demokratis dan partisipasif.kedua, masing-masing aktor akan berintraksi dan saling memberikan pengaruh (mutually inclusive) ketiga, governance as a socio cybernetic system, artinya kebijakan pemerintah bukanlah produk dari apa yang dilakukan pemerintah pusat, malainkan seluruh produk (the total effecs) dari intervensi dan intereksi dari seluruh actor.

Kata kunci dalam pembangunan demokratis adalah partisipasi masyarakat. Secara teoritis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda pada

titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangakan involvement berbicara bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama kelompok-kelompok masyarakat minoritas, miskin, rakyat kecil, perempuan dan kelompok-kelompok marjinal.

Secara substansi partisipasi mencakup tiga hal. Pertama, Voice (suara) setiap warga Negara mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan. Dan sebaliknya pemerintah menakomodasi setiap suara itu. Kedua, akses, yakni semua mempunyai kesempatan untuk mengakses jalannya pembangunan serta mendapatkan semua akses politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Ketiga kontro, setiap elemen masyarakat dapat hak dalam mengontrol dan pengawasan semua kebijakan, lingkungan kehidupan dan pelaksanan pembangunan.

2. Penegakan Hukum ( Rule Of Law)

Untuk mengwujudkan good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk penegakkan hukum (rule of law), dengan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut,

  1. Supermasi hukum ( the supremacy of law)

  2. Kepastian hukum (legalcertainty)

  3. Hukum yang responsive

  4. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif

e. Independensi peradilan

3. Transparansi (Transparency)

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir pemerintahan Orde Baru (Orba) adalah merebaknya kasus-kasu korupsi yang berkembang sejak masa rezim Otoriter tersebut. Korupsi sebuah tindakan yang sepertinya dilegalkan oleh pemerintah sebagai tindakan yang baik oleh induvidu atau lembaga yang secara

langsung dan sangat merugikan Negara. Korupsi adalah salah satu menghambat apa yang dicita-citakan Good Governance.

Michael Camdessus (1997) dalam sebuah rekomendasinya kepada PPB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk membantu pemulihan (recovery) perekonomian Indonesia menyarankan perlunya tindakan pemberantasan korupasi dan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, khususnya transparansi transaksi keuangan Negara, pengelolaan uang negara di Bank Sentral (BI) serta transpansi dari sektor-sektor public.

Kalau kita menganalisis pemerintahan dalam penyelenggaraanya banyak terjadi penyalahan gunakan kekuasaan (abuse of power), hal tersebut tentu tidak salah, karena salah satu peluang untuk melakukan tindakan koruptor salah satnya ada pada mereka, ada peluangan dan kesempatan untuk itu. Beberapa fenomena “ maney politic” yang membawa bangsa ini menjadi bangsa Kleptokrasi (bangsa maling)

Salah satu ukuran penyelenggaraan Negara yang baik adalah adanya transparansi dalam setiap kebijakan baik yang dilaksanakan maupun tidak, hal ini salah satu bentuk keikut sertaan masyarakat publik dalam melihat dan berapresiasi didalam setiap aktifitas kenegaraan sebagai implementasi dari sistem pemerintahan demokrasi.

Berkaitan erat dengan pemberantasan korupsi, adanya transparansi dalam tubuh penyelenggara Negara saat ini dirasa mempunyai tingkat yang sangat rendah. Betapa tidak seperti halnya produk hukum yang dihasilkannyapun perlu aturan dan mekanisme yang panjang.

4. Responsif (Responsiveness)

Pemerintah yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat adalah sebuah impian dari good governance. Pranan pemerintah harus memahami kebutuhan objetif masyarakatnya, jangan menunggu mereka

menyampaikan keinginan-keinginannya itu, pemerintah diharapakan proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepengtingan umum yang pro terhadap masyarakat, tanpa ada diskriminasi terhadap golongan-golongan.

  1. Orentasi Kesepakatan (Consensus Orientation)

Consensus adalah sebuah bentuk yang mempunyai asas keadilan dalam mengambil keputus secara bermusyawarah dan memaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam mengambil keputusan tersebut dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen masyarakat sehingga memiliki legitimasi untuk melahirkan coercive power (kekuatan memaksa) dalam mengwujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan.

Pada prinsipnya sangat erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, kultur demokrasi, serta tata aturan dalam pengambilan kebijakan yang berlaku dalam sebuah system,

  1. Keadilan (Eguity)

Korelasi dari asas kosensus, transparansi, dan responsif good governance juga didukung oleh asas kesetaraan dan keadilan (eguaty) yakni kesamaan dalam perlakuan (treatment) dan pelayanan. Kata keadilan mungkin sebuah utopis belaka yang mengidentik dengan sebuah idiologis keagamaan rasa ketuhanan13, tapi hal ini mempunyai sebuah identitas kehidupan yang melambang keadilan.

Satu sisi keadilan bagi manusia sulit untuk diimplementasikan, hukum adalah produk manusia berdasarkan tatanan sosial yang ada dilingkungan. Tatanan sosial hasil sebuah pemikiran manusia dari tingakh laku ini, berdasarkan kesepatkan secara komprehensip seluruh masyarakat. Interprestasinya ketika hukum jadi peraturan yang mengatur kehidupan ada persamaan hak, kewajiban didalamnya.

Implementasi, produk hukum ini, Indonesia ada ketimpang tindih (convergency) ada pemilahan terhadap pelaksanaan hukum. Juga hukum

mempunyai tujuan yang berbeda mengandung sebuah pertanyaan hukum untuk kepentingan hukum atau hukum untuk keadilan14.

Jangan disalahakan ketika terjadi banyak terjadi pelanggaraan HAM, kasus Munir, Udin sampai sekarang belum terselesaikan, hukum banyak terintervensi oleh kekuasaan tanpa ada kesepatan sosial, akhirnya hukum.tidak mengikutserta demokrasi.

  1. Efektivitas dan Efesiensi (Effectivinees And Efficiency)

Albayan, ini lebih kepada titik beratkan pada pelaksana struktur dalam wilayah pemerintahan, pemerintah yang baik juga harus memenuhi kriteria efektifitas dan efisiensi, yakni berdayaguna dan berhasilguna.

Efektifitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok lapisan social. Sedangkan efisiensi biasanya diukur dengan rasionalitas pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat, semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka mengatakan bahwa pemerintah termasuk dalam kategori pemerintah yang efisien.

Konsep efektifitas dalam sektor publik mempunyai makna ganda, yakni efektifitas dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaan, baik penjabat pemerintahan maupun partisipasi masyarakat publik. Dan kedua efektifitas dalam kontek hasil, yaitu mampu memberikan kesejahteraan pada setiap lapisan sosial 15.

Untuk mencapai dari semua itu, ini adalah tugas pemerintaha sebagai perancang undang-undang harus mampu menyusun pelening-pelening yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat, secara rasional dan terukur.

  1. Akuntabilitas (Accountability)

Asas akuntabilitas menjadi perhatian dan sorotan pada era reformasi ini, kelemahan dalam pemerintahan Indonesia justru dalam kualitas akuntabilitasnya itu. Asas ini berarti penanggung jawaban penjabat publik terhadap masyarakat yang

telah mengdelegasikan dan kewenangan untuk mengurus kepentingan untuk mereka, baik itu semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikap terhadap masyarakat.

Pemasalahan ketidak siapan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan dalam segala kebijakan publik, juga membuat stikma baru diranah masyarakat Indonesia yaitu ketidak percaya rakyat terhadap pemerintahannya.Keterlibatan masyarakat publik dalam segala keputusan pemerintaha adalah sebuah budaya penyampaian dan layananan publik lebih ke accountable.

Di Brazil, sebagai contoh, pengawasan terhadap administrasi lokol dan komunikasi multiarah keperhatian warga kepada para penjabat publik nampaknya membaik, setelah adanya pengawasan-pengawasan terhadap administrasi tersebut. Juga dikarenakan mereke membentuk dewan konsultasi yang tersusun dari para warga lokal (Masyarakat publik)

9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Visi Strategis (Strategic Vision) adalah pandangan – pandangan untuk yang akan datang, kerena pertumbuhan dan perubahan dalam segala hal akan terus dengan cepat. Pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan harus ada apresiasi dari segala sundut pandang kedepan.

Banyak contoh keterpurukkan pemerintah Indonesia, yaitu kecerobohan yang menetapkan Devisa bebas di era 1986-an dan memberikan peluang pada sector swasta untuk melakukan Direct loan (pinjaman langsung) terhadap berbagai lembaga di luar Negeri, yang mengakibatkan krissi keuangan dalam Negeri 1990. dan juga kebijakan yang sangat merugikan bangsa Indonesia yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), pemerintah tidak memandang jauh kedepan, dengan kebijaan ini banyak terjadi ekploitasi, upah muruh murah, dan Komersialisasi pendidikan yang orentasi pasar karena pendidikan sudah menjadi Swasta.

Aspek lain yang lebih penting untuk masa yang akan datang dalam kontek pandangan strategis, adalah perumusan-perumusan blueprint design kehidupan

ekonomi, sokial, dan budaya untuk sekian tahun kedepan, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (People prosperity).

KESIMPULAN

Habermas (1999), ada tiga ruang masyarakat sipil sebagai dasar hubungan pemerintahan Negara. Pertama, pengertian wilayah, masyarakat sipil berarti rakyat yang berkumpul bersama dalam suatu arena dengan pengertian bersama. Artinya pengakuan dan jaminan hak, asosiasi-asosiasi, lemabaga-lembaga perwakilan, keberadaan institusi seperti pers yang bebas, aturan hukum (rule of law) dan hak-hak demokratis masyarakat sipil. Kedua, kepentingan umum artinya ada pengakuan pemerintah dari konposisi masyarakat sipil. Ketiga, bahwa ada ruang seharusnya hidup diluar birokrasi yang memberikan saluran komunikasi yang diberi Negara. Contoh hasilnya, mengundang bermacam pertanyaan untuk pemerintah, sejauh mana kemerdekaan masyarakat sipil dari Negara.

MAKALAH

GOOD GOVERNANCE

Penyusun : Dedi Syaputra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s