Keadaan Umum Kaum Perempuan Indonesia

Posted on Updated on

Keadaan Umum Kaum Perempuan Indonesia
Jumlah kaum perempuan Indonesia dewasa ini diperkirakan mencapai 50,3% dari 238,452,952 total penduduk. Dari jumlah ini, kaum tani diperkirakan berjumlah 70% dari total penduduk atau lebih dari 150 juta jiwa. Paling tidak 56,52% di antaranya adalah tani gurem atau kaum tani yang mengolah tanah kurang dari 0,4 ha (BPS dalam Sensus Pertanian 2003). Dari jumlah tersebut kaum perempuan merupakan bagian penduduk yang terbesar di pedesaan, yaitu sekitar 58%. Sebagai akibat dari watak patriarki feodal yang masih kental melekat di kalangan masyarakat pedesaan, akses kaum perempuan ini terhadap kepemilikan tanah juga menjadi jauh lebih rendah dari kaum lelaki.
Tetapi kondisi ini bukan berarti bahwa peran perempuan dalam produksi di pedesaan juga disingkirkan. Sebaliknya kaum perempuan pedesaan merupakan jumlah yang terbesar dalam proses produksi, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Para perempuan ini mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan buruh kebun (69,32% dari 47,67% tenaga kerja di pedesaan). Akan tetapi dalam partisipasi produksi ini, kaum perempuan juga mengalami diskriminasi. Khususnya dalam masalah pengupahan, yang selalu diberikan upah yang jauh lebih rendah dari kaum lelaki untuk pekerjaan yang sama. Meskipun diskriminasi pengupahan ini tidak hanya dialami oleh kalangan perempuan pedesaan. Pada sensus 2001 diketahui bahwa secara umum di pedesaan maupun di perkotaan laki-laki memperoleh upah sekitar 40% lebih tinggi dibanding perempuan.
Bila untuk pekerjaan upahan perempuan mengalami diskriminasi dan tertinggal, keadaan sebaliknya untuk menghadapi kesukaran hidup. Saat ini sekitar 60% dari total perempuan Indonesia dipaksa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga mereka. Berdasarkan sensus 2003, jumlah perempuan yang berusaha sendiri berkisar antara 32-34%; yang berusaha sendiri dengan bantuan anggota keluarga atau buruh tak tetap berkisar antara 21-26%; yang berusaha sendiri dengan buruh tetap berkisar antara 16-26%; yang menjadi buruh sekitar 31-32%, sementara yang menjadi pekerja tidak dibayar jumlahnya antara 68-73%.
Akan tetapi tidak semua perempuan ini dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya sendiri, sementara negara tidak pernah menyediakan cukup lapangan pekerjaan layak bagi seluruh tenaga produktif yang ada di negeri ini. Pada titik ini kaum perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses pekerjaan tertentu, dari pada laki-laki. Yaitu antara lain dengan menjadi buruh yang dibayar murah di kantong-kantong industri maupun menjadi pekerja di sektor rumah tangga. Kita dapat melihat bahwa mayoritas buruh dalam industri di Indonesia adalah kaum perempuan, di sini mereka dibayar murah, masih ada yang tidak diberikan haknya akan cuti haid dan melahirkan, selain banyak juga yang tidak mendapatkan tunjangan bagi keluarganya yang sebenarnya merupakan hak bagi buruh. Khususnya dengan pemberlakuan sistem buruh kontrak saat ini, yang disahkan oleh negara melalui UU Ketenagakerjaan No 13/2001, kian merugikan bagi perempuan buruh.
Misalnya kewajiban pengusaha untuk memberikan cuti dan tunjangan melahirkan bagi perempuan buruh yang sedang hamil, dengan pemberlakuan sistem kontrak maka para perempuan buruh yang hamil kebanyakan di-PHK sebelum waktu mereka melahirkan dengan alasan sudah habis kontrak. Ini hanya menjadi alasan bagi pengusaha agar mereka dapat mangkir dari kewajibannya untuk memenuhi hak-hak sosial ekonomi para buruhnya, khususnya perempuan buruh yang hari ini menjadi mayoritas di dunia industri di Indonesia.
Bagi perempuan yang tidak tertampung di sektor industri dan pekerja rumah tangga, mereka dipaksa secara tidak langsung oleh negara untuk pergi mencari kerja ke luar negeri. Sensus awal 2004 menyatakan bahwa buruh migran dari Indonesia yang diekspor ke negara-negara tetangga dan Arab berkisar 71.433, meskipun diduga jumlah sebenarnya jauh lebih besar dari jumlah tersebut. Khususnya kaum perempuan, baik yang legal maupun ilegal. Negara dan aparatusnya memperoleh devisa yang sangat besar dari eksport tenaga kerja ini, dan uang tersebut kemudian digunakan untuk membayar utang luar negeri atau dikorupsi.
Sementara yang lainnya terjebak dalam lingkaran setan perdagangan perempuan dan bisnis pelacuran. Setiap bulan rata-rata 30 perempuan Indonesia berusia 15-25 tahun menjadi korban perdagangan perempuan (traficking) di berbagai wilayah di Malaysia. Data Bareskrim Mabes Polri (2004) menunjukkan keadaan yang cukup signifikan angka korban perdagangan perempuan Indonesia di luar negeri, yaitu 77,46% (1999); 66,67% (2000); 72,07% (2001); 58,06% (2002); dan 53,60% (2003). Rata-rata mereka dijebak dan diiming-imingi kerja menjadi pelayan toko. Mayoritas dari para perempuan ini berasal dari desa dan tersingkir dari partisipasi produksi di pedesaan. Tidak tersedia cukup lahan dan lapangan kerja yang layak bagi mereka di desa, sehingga pergi ke kota atau ke luar negeri merupakan pilihan yang harus diambil.
Berpijak dari paparan umum di atas, dengan demikian ada beberapa hal yang menjadi permasalahan pokok bagi kaum perempuan di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Meskipun memang terdapat beberapa kekhususan bagi kaum perempuan tani dan buruh, namun terdapat juga permasalahan umum yang dialami oleh seluruh kaum perempuan di berbagai sektor massa.
Di Indonesia feodalisme belum pernah dihancurkan. Bentuknya sebagai sebuah mode produksi masih berlangsung hingga saat ini di berbagai wilayah di Indonesia, meski tidak lagi murni. Demikian pula dengan sistem budaya patriarki yang melekat padanya. Penindasan secara politik dan budaya ini berakar pada budaya patriarki yang masih bercokol kuat dalam masyarakat, dan dijaga keberlangsungannya oleh negara dan perangkatnya di dalam sistem sosial. Dan yang lebih menentukan adalah karena sistem feodalisme sebagai landasan dari sistem ide ini masih berlangsung secara sistematis di Indonesia dan dijaga dengan ketat oleh perangkat kaki tangan imperialisme di dalam negeri, yaitu tuan tanah, komprador dan kapitalis birokrat.
Apa yang harus perempuan indonesia hari ini lakukan?.
Sekali lagi dapat kita tegaskan bahwa Indonesia hari ini adalah negara setengah jajahan dan setengah feodal yang di dominasi oleh imperialisme asing dan berlangsungnya produksi feodal secara luas melalui kaki tangan imperialis di dalam negeri, yaitu aparatus negara dan swasta yang menjadi tuan tanah, komprador dan kapitalis birokrat. 3 pihak ini merupakan musuh pokok rakyat Indonesia secara keseluruhan, termasuk juga bagi kaum perempuan.
Oleh karena itu, untuk menghapuskan penindasan terhadap kaum perempuan Indonesia, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan tatanan produksi feodalisme, dan merombaknya menjadi sistem yang lebih demokratis. Selain itu perempuan indonesia juga harus berorganisasi, karenakebudayaan untuk berorganisasi menunjukan tingkat kemajuan kesadaran politik dari suatu masyarakat. Di negeri-negeri setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia, dengan keterbelakangan secara ekonomi politik dan kebudayaan, maka kesadaran massa untuk berorganisasi masih minim.
Organisasi ini akan menjadi alat perlawanan dan memimpim perlawanan kaum perempuan Indonesia dalam skala nasional. Dalam organisasi ini, kaum perempuan secara bersama-sama memperjuangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan politiknya yang selama ini selalu diabaikan dan direpresi. Bila selama ini propaganda feodal menempatkan kaum perempuan sebagai mahluk yang tidak rasional dan tidak mampu memimpin, sementara imperialisme menempatkannya sebagai mahluk yang tidak berharga karena dihancurkan martabatnya sebagai manusia. Maka dalam ruang organisasi ini kaum perempuan akan melatih diri dan, bersama dengan barisan rakyat terhisap dan tertindas lainnya, melakukan perlawanan terhadap feodalisme dan imperialisme dan kaki tangannya di dalam negeri.
Diana Apriyanti, S.E

4 thoughts on “Keadaan Umum Kaum Perempuan Indonesia

    Afif said:
    pmpWed, 06 May 2009 22:59:08 +000059Wednesday 29, 2008 at 9:59 p05

    Awas loe ntar nindas istri loe!!!

    hidayatlubis said:
    ampSat, 24 Oct 2009 07:03:53 +000003Saturday 29, 2008 at 9:59 p10

    betul betul betul,,,,
    piye kabare dab…..
    mending balik lu ke jambi membangun kota tercinta
    jgn jogja melulu …..

    'nBASIS said:
    ampWed, 18 Aug 2010 00:32:24 +000032Wednesday 29, 2008 at 9:59 p08

    woman lib sdh dianggap lbh baik. yg di sektor publik lain lagi pandangannya. perempuan kampung tak mampu jankau sistem sumber.
    juga penokoha Kartini sbg Indonesian model menginjakkan kaki dngn penuh keraguan. Yah, mohon maaf jika salah

    Dedi Syaputra responded:
    ampThu, 19 Aug 2010 07:21:19 +000021Thursday 29, 2008 at 9:59 p08

    mungkin perspektif anda mengkompratif dari orde baru dengan sekarang, kalau dari perkembangannya cukup baik, akan tetapi dalam perjalanan masih banyak yang perlu kita perhatikan dan di perbaiki…terutama dalam rumah tangga….

    ada beberapa hal yang perlu di perhatikan
    1. pendidikan
    2. sosialisasi yang merata
    3. ada keseimbangan dalam kebijakan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s