Jangan ditanya lagi, “Demokrasi atau Tidak” Indonesia??

Posted on Updated on

Oleh : Dedi Syaputra
Sebelum membahas tetang buku ini, istilah demokrasi di Indonesia tidak usah diragukan lagi. Pergulatan demokrasi dapat kita artikulasi dengan perubahan dalam sistem politik. Sejak 1945-1959 kita “Negara Indonesia” kenal dengan demokrasi Parlementer, ternyata kurang cocok untuk Indonesia, salah satunya lemahnya kekuatan legitimasi president (rubber stamp president). Pada tahun 1959-1965, lahir lagi demokrasi terpimpin, ditandakan oleh dominasi presiden terlalu kuat. Menurut Syafi’i, demokrasi terpimpin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar bernama Indonesia. Pada tahun 1965-1998 setelah Soekarno jatuh, lahir lagi konsep sistem politik bernama demokrasi pancasila.
Indonesia dan demokarsi adalah satu atap dalam sistem politik Indonesia. Menurut saya, studi yang dilakukan oleh Saiful Mujani adalah sebuah perlawan hipotesis “uji teori” dalam pembuktian atas tuduhan Barat terhadap dunia Islam, bahwa Islam dan demokrasi tidak saling memberi harapan bahkan keduanya saling bertentangan.
Dalam studi yang dilakukan oleh Saiful Mujani, ada tiga aspek untuk mengukur demokrasi. Pertama, demokrasi mencakup unsur saling percaya antar sesama warga (interpersonal trust), keterlibatan kewarganegaraan (networks of civic engagement), tolenransi, keterlibatan politik, kepercayaan pada institusi politik, kepuasan terhadap kinerja demokrasi, dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dan dukungan terhadap masyarakat politik modern (nation-state). Kedua, partisipasi politik sebagai seperangkat aksi politik yang bersifat sukarela, pemilihan umum, voting dan sampai pada titik protes masyarakat dengan tujuan mempengaruhi kebijkan publik. (hlm. 313).
Dalam gagasan Muslim demokrat, Saiful Mujani menampilkan sejumlah “tuduhan Barat” tetang relasi Islam dan demokrasi yaitu Kedouri, Lipset, Geller, Mardin, Huntington, dan Bernard Lewis. Salah salahnya Huntington, menurutnya konsep ummah (komunitas Muslim) dengan negara-bangsa (nation-state) yang merupakan konsep utama politik modern sangat jauh berbeda, tidak ada demokrasi tanpa negara-bangsa. Konsep ummah yang di praktekkan dalam Islam merupakan dua hal yang saling bertentangan dengan negara-bangsa, ummah lebih menekankan pada loyalitas kesukuan, entitas primodial yang sangat, dibandingkan loyalitas pada negara-bangsa (hlm.15-17). Menurut Larry Diamond, demokrasi di belahan dunia Islam tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis serta tidak serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup, meragukan bahwa ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsi demokrasi (Tim ICCE UIN Jakarta: 2000).
Tuduhan Barat atas Islam yang tidak demokratis, represif, dan otoritarian dalam sistem pemerintahan, di bukti dengan index of political right dan civil liberty dikeluarkan Freedom Hause (2002), selama tiga dekade terakhir, hanya ada satu negara Muslim membangun demokrasi total selama lebih lima tahun, yaitu Mali di Afrika. Dua belas negara Muslim semi-demokrasi, tiga puluh lima lainnya, bersifat otoritarian, delapan dari tiga belas negara dengan pemerintahan represif (hlm.1).
Dengan demikian, Saiful Mujani dalam studinya “Islam demokrat di Indonesia”, mencoba melihat kembali delektika kontestan pemikiran politik Islam di Indonesia yaitu relasi demokrasi dan Islam. Saiful Mujani mencoba membalikan fakta yang ada di sebagian dunia Islam dan di Indonesia atas agumen sarjana Barat, bahwa demokrasi dan Islam saling bertentangan. Menurut saya, penelitian yang dilakukan Saiful Mujani dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan mengunakan pengumpulan data representatif, sampel besar, orentasi dari penelitian adalah hasil, uji teori, membuat ekplanasi dan prediksi, serta dengan menggunakan analisis deduktif (general ke particula). Dari pendekatan ini bisa kita prediksikan bahwa demokrasi bukan sebuah sistem yang harus di pertahankan untuk selamanya, tetapi sistem bisa kita modifikasi dengan paradigma model baru.
Review ini, saya mencoba meringkas gejala dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam unsur-unsur yang di katakan demokrasi dalam penelitian oleh Saiful Mujani untuk melihat relasi antara Islam dan demokrasi di Indonesia (hal. 325).
No Unsur-Unsur Demokrasi Islam
1 Percaya antar sesama warga secara umum Korelasi tidak signifikan
2 Percaya kepada non Muslim Tidak ada unsur Islam yang memiliki kerelasi negatif dengannya
3 Keterlibatan dalam perkumpulan kewargaan sekuler Hampir semua unsur Islam memiliki korelasi positif, signifikan dan konsisten
4 Toleransi terhadap orang Kristen Tidak ada unsur Islam yang memiliki kerelasi negatif dengannya
5 Toleransi terhadap kelompok yang tidak disukai Positif dan signifikan, tapi korelasinya tidak konsisten
6 Keterlibatan politik Sejumlah besar unsur Islam yang memiliki korelasi positif, signifikan, dan konsisten
7 Kepercayaan terhadap institusi politik Positif dan signifikan, tapi korelasinya tidak konsisten
8 Kepuasan terhadap kinerja demokrasi Korelasi tidak signifikan
9 Dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi Korelasi tidak signifikan
10 Dukungan terhadap negara bangsa Positif dan signifikan, tapi korelasinya tidak konsisten
11 Partisipasi politik Sejumlah besar unsur Islam yang memiliki korelasi positif, signifikan, dan konsisten
12 Aktivis yang setia Sejumlah besar unsur Islam yang memiliki korelasi positif, signifikan, dan konsisten
13 Aktivis yang tidak toleransi Korelasi tidak signifikan
Dalam tabel ringkas ini, Saiful Mujani menyimpulkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Dalam perjalanannya di Indonesia, Islam dan demokrasi saling mendukungan dalam mencipkan keharmonisan antara warga negara Muslim Indonesia dengan sistem demokrasi secara keseluruhan. Pasca orde baru runtuh, masyarakat Islam Indonesia aktif melibatkan diri dalam dinamika kontestan politik. Terlihat dengan menjamurnya partai-partai politik bersimbol Islam, seperti PKB, PBB, PKS, PKNU, dan partai lainnya.
Bagi saya, penelitian ini adalah sebatas menciptakan hasil untuk sementara. Kalau kita berbicara kontek Islam Indonesia“komperehensif”, seharusnya tidak sebatas Muslim demokrat saja, tetapi berangkat dari berbagai lapisan dan aliran, mulai dari aliran formalistik, sekuleristik, sampai pada aliran simbiosis mutualistik. Sedangkan dalam studi Saiful Mujani, tehnik question adalah sebatas lingkungan the have, orentasi pada pemikiran, dan parameter pendidikan saja.
Padahal, Islam Indonesia masyarakatnya masih memiliki keyakinan keagamaan menetap dengan tata sosial masih di akui, memberikan makna, simbol, dan harapan serta referensi terhadap wilayah transedental. Termasuk juga makna yang melekat dalam agama sampai melampau keterbatasan pikiran dan logika maunusia (Giddens). Kepercayaan yang berlebihan terhadap agama masih dominan dalam prilaku sebagian masyarakat Islam Indonesia, agama masih memberikan sebuah harapan untuk di tegakkan “syari’at Islam”.
Terlepas dari itu, menurut hemat saya, Saiful Mujani tidak melihat bagaimana pergelutan dan pertentangan dalam pemikiran Islam yang akut, diantara adalah, demokrasi dan Teokrasi dalam politik Islam, problematika demokrasi; secara kritis demokrasi sebagai slogan dan retorika saja, pergelutan antara Islam politik dan politik Islam; yang melahirkan antara depolitisasi dan politisasi Islam, mitos teokrasi Islam, sampai pada titik terakhir yang melahirkan polemik Islam dan demokrasi. Seharusnya pendekatan yang di gunakan oleh Saiful Mujani adalah kualitatif bukan pendekatan kuantitatif. Kerana Islam Indonesia harus di cermati secara holistic, membagun teori, orentasi pada proses, analisis indukatif “particular ke general”.
Pertanyaan yang menarik untuk diskusikan bagi Muslim demokrat “ jika pemisahan politik dari Islam di terima, maka dikemanakan letak prinsip-prinsip politik yang di jabarkan oleh Al-Qur’an; 1. Kedaulatan Syari’ah 2. Prinsi Syura 3. prinsip keadilan 4. kebebasan bersuara dan berpendapat 5. prinsip persamaan 6. pertanggungjawaban pemimpin
Bahan Bacaan
Lihat Makalah Sunyoto Usman “Pendekatan dalam Penelitin Sosial”, 2002.
Kholif Muammar, MAJALAH; Politik Islamia, THN II NO. 6/JULI-SEPTEMBER 2005
Time ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2000).
John Markoff, Waves of Democracy, Movements and Political Changce, penj. Ari Setyaningrum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

2 thoughts on “Jangan ditanya lagi, “Demokrasi atau Tidak” Indonesia??

    Bang Azhar said:
    pmpWed, 17 Nov 2010 18:22:20 +000022Wednesday 29, 2008 at 9:59 p11

    muslim moderat bacaanku saat masih seusia kamu..

    Dedi Syaputra responded:
    pmpFri, 19 Nov 2010 15:33:05 +000033Friday 29, 2008 at 9:59 p11

    makasih atas informasinya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s