Category Archives: Hukum

Komentar wahyu dan akal dalam karangan Noel J. Coulson

Perkembangan hukum idealnya sejalan dengan perkembangan dialektika dari perkembangan pemikiran masyarakatnya, baik itu dari segi sosiologis, sosial, ekonomi, dan politik. Artinya penelitian hukum secara empiris atau sosiologis merupakan refleksi tata nilai yang di yakini masyarakat sebagai pranan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; muatan hukum seharusnya mampu mengakomodir dan menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang yang bersifat kekinian. Continue reading Komentar wahyu dan akal dalam karangan Noel J. Coulson

Advertisements

KONSEP TATA NEGARA WILAYAT AL-FAQIH DALAM SISTEM POLITIK ISLAM SYI’AH IMAMIYAH

A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini, Syi’ah dan politik seringkali diletakkan sebagai dua kata yang tidak mungkin dipisahkan. Dibanding dengan paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama’ah), Syi’ah dianggap lebih politis. Dilihat dari aspek sejarahnya pun, Syi’ah memang lahir karena faktor politik, yakni menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Masalah politik (kekuasaan) dalam Islam inilah yang menjadi sumber “perpecahan” antara Sunni dan Syi’ah.
Keterkaitan yang sangat erat antara Syi’ah dan politik, memang dapat dimaklumi. Sayid Muhammad Husein Jafri mengatakan: “Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang pada dasarnya seorang guru keagamaan, namun pada saat yang sama, karena keadaan, juga sekaligus sebagai penguasa duniawi dan negarawan.” Begitu juga Syi’isme, dalam watak yang dibawanya selalu bersifat religius dan politik, dan oleh sebab itu, pada tingkat eksistensinya, sulit dibedakan mana “Syi’ah religius” dan mana “Syi’ah politik.”
Di kalangan umat Syi’ah hampir tidak dikenal pemisahan antara agama dan politik, baik dalam tataran konseptual maupun praktek politik. Setiap bentuk ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan “ritual politik”. Dengan kata lain, hampir selalu ada dimensi sosio-politik dalam setiap upacara keagamaan. Salah satu contoh yang paling jelas adalah shalat Jum’at. Di Iran yang bermazhab Syi’ah, shalat Jum’at sangat “politis”. Ayatullah Khomeini pernah menegaskan bahwa selama gaibnya Imam al-Mahdi, shalat Jum’at tidak wajib, melainkan hanya sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Alasannya, shalat Jum’at hanya wajib jika hukum Islam sudah ditegakkan dengan sempurna, dan ini hanya bisa dilakukan oleh Imam al-Mahdi. Oleh sebab itu, selama berkuasanya Dinasti Pahlevi, tidak ada shalat Jum’at di Iran. Sebaliknya, bagi umat Islam bermazhab Sunni, shalat Jum’at tetap wajib bagaimana pun sistem yang berjalan.
Continue reading KONSEP TATA NEGARA WILAYAT AL-FAQIH DALAM SISTEM POLITIK ISLAM SYI’AH IMAMIYAH

GOOD GOVERNANCE

Istilah Good Governance secara beransur-ansur menjadi bahan pembicaraan yang sangat popular dikalangan pemerintahan Indonesia, swasta maupun masyarakat secara umum. Ada klausalitas hangatnya Good Governance jadi bahan pembicaraan, karena citra pemerintahan buruk yang ditandai maraknya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikalangan pemerintahan. Hal ini melahirkan sebuah fase sejarah politik bangsa Indonesia dengan semangat Reformasi.- meskipun reformasi adalah sebuah kompromi dari berbagai kekuatan elit politik Orde Baru untuk berbagi kekuasaan selepas turunnya seorang penguasa otoriter Soeharto. Esensi sebenarnya adalah regenerasi rezim. Reformasi hanyalah sekedar nama, yang tidak punya arti apa-apa, karena tidak pernah jelas apa yang dimadsud dengan reformasi. Reformasi hanyalah jalan tengah dari apa yang bisa disepakati oleh orang. Kenapa Saya kata tidak ada arti apa-apa? Apa bedanya era Seoharto dengan sekarang??? BBM tetap Mahal, antrian minyak tanah ratusan meter, banyak dehhhh? Continue reading GOOD GOVERNANCE

justice law

justice law
STOP LIBERALISASI

Fenomena ekonomi dunia pada masa kini, membuat negara-negara termasuk Indonesia, dituntut untukmengikuti kecenderungan globalisasi ekonomi, yang mengarah pada penduniaan dalam arti peringkasanatau perapatan dunia (compression of the world) dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi yang juga semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan (trade liberalization) atau perdagangan bebas (free trade) lainnya, telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasiekonomi dan perdagangan bebas tersebut.
Continue reading justice law