Category Archives: Wahana Politik

Buku Etika Politik Ibnu Taimiyah “Relasi Pemerintahan dan Rakyat”

buku-ibnu
Etika Politik Ibnu Taimiyah “Relasi Pemerintahan dan Rakyat” Penulis Dedi Syaputra

Pengantar Penulis

Ibnu Taimiyah salah satu tokoh pemikiran Islam yang sangat original, beliau tidak hanya cerdas dalam gagasan pembaharuan terhadap Islam, tetapi juga cerdas dalam gagasan etika politik pemerintahan yang seharusnya. Ibnu Taimiyah berpendapat, setiap ruang yang ada dalam kehidupan ini tentu semuanya bersumber pada al-Quran dan Sunnah, ia sangat tegas bahwa seorang pemimpin harusnya menjalankan apa yang sudah terkandung dalam teks-teks al-Quran dalam menegakan amal ma’ruf dan nahi mungkar.

Dalam etika politiknya, Ibnu Taimiyah mempertanyakan tindakan-tindakan para elit-elit politik apakah sudah sejalan dengan perintah Allah SWT dan Rosul-Nya dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam ungkapan yang sangat populer bagaimana etika seorang pemimpin dan yang dipimpin adalah “Sesungguhnya mahluk itu adalah hamba-hamba Allah, dan para pemimpin adalah wakil-wakil Allah untuk hamba-hamba-Nya. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi wakil-wakil hamba atas diri mereka sendiri, untuk itu jalinlah kerjasama antar sesama”.

Buku ini bermula dari tesis saya berjudul al-Siyâsah al-Syar’îyyah fî Ishlâh al-Râ’î wa al-Ra’îyyah yang saya tulis untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam, konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ada banyak orang yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa bantuan mereka sulit rasanya saya untuk merampungkan studi saya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama-nama mereka satu persatu dalam buku ini, tapi ada beberapa guru, keluarga, sahabat, dan kolega yang saya hendak sebutkan dalam buku ini.

Continue reading Buku Etika Politik Ibnu Taimiyah “Relasi Pemerintahan dan Rakyat”

ABSTRAK “ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH”

Islam tidak sedikit dianggap sebagai agama politik moral sebagai representasi dan pengijawantahan dari aspek hukum Islam, yang mengatur seorang muslim dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan, sosial dan politik. Aturan itu yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya, hubungan sosial dan politik, Muslim dan non-Muslim semuanya diperlukan tatanan etika, atau perilaku moral menjadikan hukum-hukum agama sebagai sumber penetapan sangsi moral. Islam memiliki dimensi-dimensi etika politik yang jauh lebih komprehensif, mulai dari dimensi tujuan, sarana dan aksi dari aktor politik itu sendiri. Akan tetapi dalam etika politik, perilaku seorang pemimpin menentukan arah kebijakan bagi yang dipimpin, kehendak baiknya yang ditopang institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) yang adil, mampu berperan mengorganisir tanggung jawab atas etika yang lahir dari sebuah kesepakatan bersama (konsensus/ijmak). Etika politik Ibnu Taimiyah, melihat semua pola hubungan manusia dengan rasa kemanusiaan, sekaligus mengarahkan kaum muslim untuk meraihkan kekuatan dan kemuliaan dengan mengukir sejarah kebesaran. Ungkapan tersebut sesungguhnya, Ibnu Taimiyah menginginkan ada pola pelayanan yang baik antar manusia, yang beroperasi dengan dakwah “seruan proporsonal” manhajiyah, menciptakan hubungan yang transparan atas kepentingan bersama antar umat yaitu pemimpin dengan yang dipimpin, yang mengembalikan hukum dengan perbuatan manusia menuju pada hukum transedental ciptaan Allah SWT, di dalamnya terdapat rincian penerapan hukum dalam kehidupan manusia Dalam kerangka itulah penulis melihat gagasan tersebut, Ibnu Taimiyah tampil dengan konsep amal ma’ruf nahi mungkar-nya “etika politik”merupakan kewajiban semua umat Islam untuk melaksana tanggung jawab ini, dalam rangka untuk memilihara rakyat “people” dari negara yang melupakan keadilan dan amanah atas titipan Tuhan. Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan mengunakan pendekatatan deskriptif analitik, yaitu secara sistematik peneliti mendeskripsikan dan mempelajari karya-karya Ibnu Taimiyah berupa latar belakang pemikiran dan sosial politik kehidupannya, hermeneutika salah satu cara penemuan kembali (hermeneutics of recovery) sebagai penegasan tujuan dari interprestasi untuk menemukan makna asli suatu praktek sosial atau politik tertentu. Menurut penulis, karya al-Siyâsah al-Syar’îyyah fî Ishlâh al-Râ’î wa al-Ra’îyyah Ibnu Taimiyah panduan utama penulis dalam penelitian ini. Dalam proses penegakan pemerintahan yang baik, gagasan besar yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah negara yang ideal adalah melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai politik yang baik yaitu akuntibel (al-amânah), keadilan (al-adâlah), persaudaraan (al-ukhûwah), menghargai kemajmukan atau pluralisme (al-ta’addudîyah), persamaan (al-musâwâb), permusyawaratan (al-syûrâ), mendahulukan perdamaian (al-silm) dan kontrol (amr bi al-ma’rûf nahy ‘an al-munkar), al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam pandangan hidup (way of life), standar etika bagi Ibnu Taimiyah adalah berdasarkan wahyu Tuhan.

Continue reading ABSTRAK “ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH”

PERUBAHAN IAIN KE UIN “MEMBANGUN SEBUAH PARADIGMA BARU”

Oleh Dedi Syaputra
A. Pendahuluan
Perkembangan modern Islam timbul sebagia akibat dari perubahan-perubahan besar dalam demensi kehidupan manusia yang dibawa oleh kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Masalah-masalah yang ditimbulkan dalam bidang keagamaan, termasuk Islam lebih pelik yang terdapat dibidang-bidang kehidupan. Salah satu sebabnya adalah karena dalam agama terdapat ajaran-ajaran yang absolut, mutlak benar, kekal, tidak dapat dirobah, dan mengkontekkan halal dan haram pada dataran yang sangat mudah. Dari persoalan itu, agama seolah jadi Tuhan nomor dua di dunia, tidak bisa di gugat, dan menimbulkan dogmatis dalam agama, yang melahirkan sikap tertutup dan tak bisa menerima pendapat yang bertentangan dengan dogma-dogma yang dianutnya. Sikap sepertinya membuat orang berpegang teguh pada pendapat-pendapat lama dan tidak bisa menerima perubahan. Sikap dogmatisme ini membuat orang bersikap tradisonal, emosional dan dan tidak rasional. Sedangkan sifat dari ilmu pengetahuan dn teknologi adalah perkembangan, selalu mengalami perubahan dan membawa perubahan dalam kehidupan. Continue reading PERUBAHAN IAIN KE UIN “MEMBANGUN SEBUAH PARADIGMA BARU”

Jangan ditanya lagi, “Demokrasi atau Tidak” Indonesia??

Oleh : Dedi Syaputra
Sebelum membahas tetang buku ini, istilah demokrasi di Indonesia tidak usah diragukan lagi. Pergulatan demokrasi dapat kita artikulasi dengan perubahan dalam sistem politik. Sejak 1945-1959 kita “Negara Indonesia” kenal dengan demokrasi Parlementer, ternyata kurang cocok untuk Indonesia, salah satunya lemahnya kekuatan legitimasi president (rubber stamp president). Pada tahun 1959-1965, lahir lagi demokrasi terpimpin, ditandakan oleh dominasi presiden terlalu kuat. Menurut Syafi’i, demokrasi terpimpin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar bernama Indonesia. Pada tahun 1965-1998 setelah Soekarno jatuh, lahir lagi konsep sistem politik bernama demokrasi pancasila.
Indonesia dan demokarsi adalah satu atap dalam sistem politik Indonesia. Menurut saya, studi yang dilakukan oleh Saiful Mujani adalah sebuah perlawan hipotesis “uji teori” dalam pembuktian atas tuduhan Barat terhadap dunia Islam, bahwa Islam dan demokrasi tidak saling memberi harapan bahkan keduanya saling bertentangan.
Dalam studi yang dilakukan oleh Saiful Mujani, ada tiga aspek untuk mengukur demokrasi. Pertama, demokrasi mencakup unsur saling percaya antar sesama warga (interpersonal trust), keterlibatan kewarganegaraan (networks of civic engagement), tolenransi, keterlibatan politik, kepercayaan pada institusi politik, kepuasan terhadap kinerja demokrasi, dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dan dukungan terhadap masyarakat politik modern (nation-state). Kedua, partisipasi politik sebagai seperangkat aksi politik yang bersifat sukarela, pemilihan umum, voting dan sampai pada titik protes masyarakat dengan tujuan mempengaruhi kebijkan publik. (hlm. 313).
Continue reading Jangan ditanya lagi, “Demokrasi atau Tidak” Indonesia??

MASYARAKAT SIPIL

Dedi Syaputra
Selamat Membaca
Buku Larry Diamond, Developing Democracy (Yogyakarta : IRE Press, 2003).

Membangun demokrasi yang utuh, matang, dan berwibawa, salah satunya adalah membangun   tatanan masyarakat sipil yang proporsional dan kreatif. Tapi tidak cukup itu saja, bagaimana prannya dalam mengimbangi pemerintah yang demokratis, itu yang sangat penting dalam laju kencang demokrasi.
Tapi banyak orang yang tidak mengerti, siapa yang sebenarnya masyarakat sipil itu? Apa prannya dalam negara yang menjunjung demokrasi?, di sini saya mencoba membahasnya, dengan panduan buku dari Diamond ini.
Tulisan Diamod ini lebih mengarah pada pran masyarakat sipil, Akan tetapi tidak bisa kita pungiri bahwa pengaruh elit memiliki dampak yang besar dalam mentukan apakah Negara demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. Dampak tersebut menjangkau pada tipe-tipe lembaga atau aturan yang dibuat oleh para elit, apakah system parlementer atau presidensial; apakah Continue reading MASYARAKAT SIPIL

BUAH PIKIRAN BAHTIAR EFFENDY “ISLAM DAN NEGARA; TRANSFORMASI PEMIKIRAN DAN PRAKTEK POLITIK ISLAM DI INDONESIA”

Dedi Syaputra

A. LATAR BELAKANG
Gagasan tentang relasi Islam dan Negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia meskipun telah diperdebatkan beberapa tahun yang lalu, dan mengalami fluctuative discourse dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu survive pada momen-momen tertentu. Hampir bisa dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.
Sejak Pancasila dijadikan dasar ideologi formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno, pancasila menjadi bagian perdebatan politik yang tak terelakan oleh Politikus dan Agamawan, khususnya Islam. Pada tahun 1950-1955 melahirkan sistem multipartai, ini merupakan kesempatan besar bagi Partai Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai asas Negara, akan tetapi apa yang dicita-citakannya masih belum bisa dicapai sampai sekarang. Hal yang sama terjadi pada 1999 tahun lalu yang menggunakan sistem multipartai dan lagi-lagi Islam belum cukup kuat untuk meletakkan ideologi Islam sebagai dasar negara. Berhubung partai politik merupakan salah satu alat untuk mewujudkan cita-cita gagasan, tidak menutup kemungkinan bahwa pemilu 2004 yang akan datang juga muncul polemik sistem negara apalagi Islam formalis masih berada di ujung kekakalahan.
Sebelumnya pada tahun 1978-1985 telah terjadi ideologisasi pancasila yang diinstruksikan oleh Soeharto, dan kemudian menimbulkan perdebatan yang luar biasa di kalangan tokoh dan gerakan ideologi Islam. Insiden politik semacam itu sempat terulang kembali pada tahun 1990 di negeri ini, yakni mengenai perdebatan ideologi.
Continue reading BUAH PIKIRAN BAHTIAR EFFENDY “ISLAM DAN NEGARA; TRANSFORMASI PEMIKIRAN DAN PRAKTEK POLITIK ISLAM DI INDONESIA”

KONSEP TATA NEGARA WILAYAT AL-FAQIH DALAM SISTEM POLITIK ISLAM SYI’AH IMAMIYAH

A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini, Syi’ah dan politik seringkali diletakkan sebagai dua kata yang tidak mungkin dipisahkan. Dibanding dengan paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama’ah), Syi’ah dianggap lebih politis. Dilihat dari aspek sejarahnya pun, Syi’ah memang lahir karena faktor politik, yakni menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Masalah politik (kekuasaan) dalam Islam inilah yang menjadi sumber “perpecahan” antara Sunni dan Syi’ah.
Keterkaitan yang sangat erat antara Syi’ah dan politik, memang dapat dimaklumi. Sayid Muhammad Husein Jafri mengatakan: “Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang pada dasarnya seorang guru keagamaan, namun pada saat yang sama, karena keadaan, juga sekaligus sebagai penguasa duniawi dan negarawan.” Begitu juga Syi’isme, dalam watak yang dibawanya selalu bersifat religius dan politik, dan oleh sebab itu, pada tingkat eksistensinya, sulit dibedakan mana “Syi’ah religius” dan mana “Syi’ah politik.”
Di kalangan umat Syi’ah hampir tidak dikenal pemisahan antara agama dan politik, baik dalam tataran konseptual maupun praktek politik. Setiap bentuk ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan “ritual politik”. Dengan kata lain, hampir selalu ada dimensi sosio-politik dalam setiap upacara keagamaan. Salah satu contoh yang paling jelas adalah shalat Jum’at. Di Iran yang bermazhab Syi’ah, shalat Jum’at sangat “politis”. Ayatullah Khomeini pernah menegaskan bahwa selama gaibnya Imam al-Mahdi, shalat Jum’at tidak wajib, melainkan hanya sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Alasannya, shalat Jum’at hanya wajib jika hukum Islam sudah ditegakkan dengan sempurna, dan ini hanya bisa dilakukan oleh Imam al-Mahdi. Oleh sebab itu, selama berkuasanya Dinasti Pahlevi, tidak ada shalat Jum’at di Iran. Sebaliknya, bagi umat Islam bermazhab Sunni, shalat Jum’at tetap wajib bagaimana pun sistem yang berjalan.
Continue reading KONSEP TATA NEGARA WILAYAT AL-FAQIH DALAM SISTEM POLITIK ISLAM SYI’AH IMAMIYAH