BUAH PIKIRAN BAHTIAR EFFENDY “ISLAM DAN NEGARA; TRANSFORMASI PEMIKIRAN DAN PRAKTEK POLITIK ISLAM DI INDONESIA”

Dedi Syaputra

A. LATAR BELAKANG
Gagasan tentang relasi Islam dan Negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia meskipun telah diperdebatkan beberapa tahun yang lalu, dan mengalami fluctuative discourse dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu survive pada momen-momen tertentu. Hampir bisa dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.
Sejak Pancasila dijadikan dasar ideologi formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno, pancasila menjadi bagian perdebatan politik yang tak terelakan oleh Politikus dan Agamawan, khususnya Islam. Pada tahun 1950-1955 melahirkan sistem multipartai, ini merupakan kesempatan besar bagi Partai Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai asas Negara, akan tetapi apa yang dicita-citakannya masih belum bisa dicapai sampai sekarang. Hal yang sama terjadi pada 1999 tahun lalu yang menggunakan sistem multipartai dan lagi-lagi Islam belum cukup kuat untuk meletakkan ideologi Islam sebagai dasar negara. Berhubung partai politik merupakan salah satu alat untuk mewujudkan cita-cita gagasan, tidak menutup kemungkinan bahwa pemilu 2004 yang akan datang juga muncul polemik sistem negara apalagi Islam formalis masih berada di ujung kekakalahan.
Sebelumnya pada tahun 1978-1985 telah terjadi ideologisasi pancasila yang diinstruksikan oleh Soeharto, dan kemudian menimbulkan perdebatan yang luar biasa di kalangan tokoh dan gerakan ideologi Islam. Insiden politik semacam itu sempat terulang kembali pada tahun 1990 di negeri ini, yakni mengenai perdebatan ideologi.
Continue reading BUAH PIKIRAN BAHTIAR EFFENDY “ISLAM DAN NEGARA; TRANSFORMASI PEMIKIRAN DAN PRAKTEK POLITIK ISLAM DI INDONESIA”

Komentar wahyu dan akal dalam karangan Noel J. Coulson

Perkembangan hukum idealnya sejalan dengan perkembangan dialektika dari perkembangan pemikiran masyarakatnya, baik itu dari segi sosiologis, sosial, ekonomi, dan politik. Artinya penelitian hukum secara empiris atau sosiologis merupakan refleksi tata nilai yang di yakini masyarakat sebagai pranan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; muatan hukum seharusnya mampu mengakomodir dan menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang yang bersifat kekinian. Continue reading Komentar wahyu dan akal dalam karangan Noel J. Coulson

BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID

Akar Politik Gus Dur

Abdurrahman Wahid lahir dari latar belakang kalangan tradisional, sejak kecil ia dididik dan dibesarkan dalam naungan keluarga ulama. Kakeknya adalah seorang pelopor pesantre

n Tebuireng, Jombang dan sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratus Syeikh Hasyim Asy’ari.
Pada saat usia kanak-kanak ia tidak seperti kebanyakan anak-anak seusianya, Gus Dur tidak memilih tinggal bersama ayahnya, tetapi ikut bersama kakeknya. Dan saat tinggal serumah dengan kakeknya itulah, ia mulai mengenal politik dari orang-orang yang tiap hari hilir mudik di rumah kakeknya.
Tahun 1950, Gus Dur dan saudara-saudaranya harus pindah ke Jakarta, sebab saat itu bapaknya dilantik menjadi menteri agama Republik Indonesia. Sehingga mengharuskannya bermukim di Jakarta. Keluarga Gus Dur tinggal di Hotel Des Indes yang sekarang menjadi pusat pertokoan Duta Merlin. Karena kedudukan bapaknya ini pulalah, ia semakin akrab dengan dunia politik yang ia dengar dari rekan-rekan ayahnya saat bincang-bincang di rumahnya itu. Lagi pula, Gus Dur termasuk anak yang sangat peka mengamati dunia sekelilingnya. Maka tak heran menurut pengakuan ibunya, “sejak usia lima tahun, dia sudah lancar membaca, dan gurunya saat itu adalah bapaknya sendiri”.
Selain membaca buku, Gus Dur mempunyai hobi lain, yaitu: main bola, catur, musik, dan nonton film. Di usia yang masih belasan tahun ia sudah banyak menghabiskan segala macam majalah, buku, surat kabar. Mulai dari filsafat, sejarah, agama, cerita silat, dan fiksi cerita. Buku-buku itu bisa ia dapatkan dari perpustakaan pribadi bapaknya, yang memang terdapat berbagai macam buku yang dikoleksinya, baik buku yang diterbitkan oleh orang-orang katolik atau non muslim lainnya.
Sementara itu, perkenalannya dengan musik dimulai lewat pertemuannya dengan seorang pria Jerman, teman baik bapaknya yang telah berpindah ke agama Islam dan dipanggil dengan nama Williem Iskandar Bueller. Dan dari sinilah pertama kali Gus Dur tertarik dan mencintai musik klasik, khususnya karya Bethoven.
Continue reading BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID

KONSEP TATA NEGARA WILAYAT AL-FAQIH DALAM SISTEM POLITIK ISLAM SYI’AH IMAMIYAH

A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini, Syi’ah dan politik seringkali diletakkan sebagai dua kata yang tidak mungkin dipisahkan. Dibanding dengan paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama’ah), Syi’ah dianggap lebih politis. Dilihat dari aspek sejarahnya pun, Syi’ah memang lahir karena faktor politik, yakni menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Masalah politik (kekuasaan) dalam Islam inilah yang menjadi sumber “perpecahan” antara Sunni dan Syi’ah.
Keterkaitan yang sangat erat antara Syi’ah dan politik, memang dapat dimaklumi. Sayid Muhammad Husein Jafri mengatakan: “Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang pada dasarnya seorang guru keagamaan, namun pada saat yang sama, karena keadaan, juga sekaligus sebagai penguasa duniawi dan negarawan.” Begitu juga Syi’isme, dalam watak yang dibawanya selalu bersifat religius dan politik, dan oleh sebab itu, pada tingkat eksistensinya, sulit dibedakan mana “Syi’ah religius” dan mana “Syi’ah politik.”
Di kalangan umat Syi’ah hampir tidak dikenal pemisahan antara agama dan politik, baik dalam tataran konseptual maupun praktek politik. Setiap bentuk ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan “ritual politik”. Dengan kata lain, hampir selalu ada dimensi sosio-politik dalam setiap upacara keagamaan. Salah satu contoh yang paling jelas adalah shalat Jum’at. Di Iran yang bermazhab Syi’ah, shalat Jum’at sangat “politis”. Ayatullah Khomeini pernah menegaskan bahwa selama gaibnya Imam al-Mahdi, shalat Jum’at tidak wajib, melainkan hanya sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Alasannya, shalat Jum’at hanya wajib jika hukum Islam sudah ditegakkan dengan sempurna, dan ini hanya bisa dilakukan oleh Imam al-Mahdi. Oleh sebab itu, selama berkuasanya Dinasti Pahlevi, tidak ada shalat Jum’at di Iran. Sebaliknya, bagi umat Islam bermazhab Sunni, shalat Jum’at tetap wajib bagaimana pun sistem yang berjalan.
Continue reading KONSEP TATA NEGARA WILAYAT AL-FAQIH DALAM SISTEM POLITIK ISLAM SYI’AH IMAMIYAH

EKONOMI NEO-LIBERALISME MUSUH ISLAM

Konsep ekonomi liberal sudah dipraktek oleh orang- orang Qurasy di masa Muhammad lahir di muka bumi ini. Konsep inilah yang di tetang oleh Muhammad, karena orentasi ekonomi liberal lebih mengarahkan kepada monopoli induvidualis. Dalam sejarah Islam Muhammad mengukirkan etos perjuangan yang bertolah kepada sebuah kepercayaan yang diturunkan atas dasar sebuah aksi politik yang berbasis material yang berimabas kepada ketimpang social di masa itu.
Secara ideologis Islam dan Kapitalisme bertolak belakang. Islam menjadikan akidah Islam berikut syariatnya sebagai landasan sistem ekonominya.Sebaliknya, dasar sistem ekonomi Kapitalisme adalah sekularisme, yang menghalangi agama terlibat dalam ekonomi. Akibatnya, kebijakan ekonomi kapitalis lebih didasarkan pada hawa nafsu manusia yang rakus.
Dengan demikian ekonomi neo liberalisme menbuat karekteristik manusia yang watak monopoli, sehingga menguntungkan individu dan mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam Hukum Allah (Syari’ah) harus diawasi oleh masyarakat secar keseluruhan, berdasarkan aturan Islam secara politik, ini juga tidak ketinggalan dari partai-partai politik yang berasaskan Islam seharusnya mampu untuk melakukan sebuah komunikasi politik dan sosialisasi tetang bagaimana kedepan ketika kita masih menganut paham-paham ekonomi liberal kepada pendukungnya. Continue reading EKONOMI NEO-LIBERALISME MUSUH ISLAM

Keadaan Umum Kaum Perempuan Indonesia

Keadaan Umum Kaum Perempuan Indonesia
Jumlah kaum perempuan Indonesia dewasa ini diperkirakan mencapai 50,3% dari 238,452,952 total penduduk. Dari jumlah ini, kaum tani diperkirakan berjumlah 70% dari total penduduk atau lebih dari 150 juta jiwa. Paling tidak 56,52% di antaranya adalah tani gurem atau kaum tani yang mengolah tanah kurang dari 0,4 ha (BPS dalam Sensus Pertanian 2003). Dari jumlah tersebut kaum perempuan merupakan bagian penduduk yang terbesar di pedesaan, yaitu sekitar 58%. Sebagai akibat dari watak patriarki feodal yang masih kental melekat di kalangan masyarakat pedesaan, akses kaum perempuan ini terhadap kepemilikan tanah juga menjadi jauh lebih rendah dari kaum lelaki.
Tetapi kondisi ini bukan berarti bahwa peran perempuan dalam produksi di pedesaan juga disingkirkan. Sebaliknya kaum perempuan pedesaan merupakan jumlah yang terbesar dalam proses produksi, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Para perempuan ini mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan buruh kebun (69,32% dari 47,67% tenaga kerja di pedesaan). Akan tetapi dalam partisipasi produksi ini, kaum perempuan juga mengalami diskriminasi. Khususnya dalam masalah pengupahan, yang selalu diberikan upah yang jauh lebih rendah dari kaum lelaki untuk pekerjaan yang sama. Meskipun diskriminasi pengupahan ini tidak hanya dialami oleh kalangan perempuan pedesaan. Pada sensus 2001 diketahui bahwa secara umum di pedesaan maupun di perkotaan laki-laki memperoleh upah sekitar 40% lebih tinggi dibanding perempuan.
Continue reading Keadaan Umum Kaum Perempuan Indonesia

AWAL PERDEBATAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

Wacana tentang makna, penafsiran dan fungsi pancasila telah menjadi perdebatan sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia, setidaknya sejak bangsa ini merdeka, perdebatan ini selalu menjadi aktual di kalangan akademisi dan politisi Indonesia sampai saat ini. Apalagi didorong dengan lahirnya beberapa Partai Islam, permintaan diberlakukannya syariat Islam di Aceh (NAD), munculnya teroris-teroris yang berkedok Islam, laskar serta organisasi yang bernafaskan Islam kanan, di antaranya Laskar Jihad, Hizbu Tahrer, Jaringan Islamiyah dan Front Pembela Islam (FPI). Selain itu yang paling jelas menjadi indikator perlunya kejelasan relasi Islam dan negara dalam kehidupan berbangsa terlihat pada menguatnya ide-ide pencantuman Syari‘at Islam dalam amandemen UUD 45 setiap ST MPR hasil pemilu 1999.1
Continue reading AWAL PERDEBATAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

"Islam itu indah, dan suka keindahan"